filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2014-003-08.json | Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer | Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer | “Deforestasi tropis memberikan dampak ganda terhadap iklim dan juga para petani,” jelas Deborah Lawrence, Profesor Ilmu Lingkungan di Universitas Virginia, penulis utama studi tersebut. “Kebanyakan orang tahu bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang berbahaya, dan bahwa hal itu disebabkan oleh lepasnya karbon ke atmosfer.”Tapi ternyata deforestasi pun menyebabkan perubahan kelembaban dan aliran udara, menyebabkan perubahan fluktuasi pola curah hujan yang berakibat kepada kenaikan suhu di bumi. Deforestasi, misalnya, akan menyebabkan penurunan curah hujan antara 10-15 persen di wilayah sekitarnya di mana deforestasi berlangsung.Studi ini menyajikan bukti kuat bahwa penggundulan hutan tropis sudah mempengaruhi iklim lokal dan regional. Data meteorologi, misalnya, menunjukkan bahwa di Thailand, awal musim kemarau mengalami sedikit curah hujan akibat deforestasi. Dan di bagian Amazon, wilayah yang tutupan hutan hujan dunianya paling luas, waktu curah hujan diprediksi telah bergeser akibat deforestasi.Di daerah hutan yang digunduli, musim hujan tertunda dua minggu bandingkan dengan daerah-daerah berhutan yang tidak ada perubahan. Di wilayah Hawaii di lautan Pasifik akan terdapat peningkatan curah hujan, sebaliknya wilayah Midwest di daratan Amerika dan Perancis Selatan akan terdapat kenaikan suhu bumi.Dalam penelitian ini disebutkan prediksi atas hilangnya hutan-hutan tropis akan menyebabkan kenaikan suhu global sebesar 0,7 derajat celcius (di atas dampak dari gas rumah kaca), yang akan menggandakan pemanasan global yang diamati sejak tahun 1850. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2014-003-08.json | Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer | Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer | Dampak dari deforestasi lengkap Amazon kemungkinan akan mengurangi curah hujan di Midwest AS, Northwest dan bagian selatan selama musim pertanian. Deforestasi di Afrika Tengah kemungkinan akan menyebabkan penurunan curah hujan di Teluk Meksiko dan bagian Midwest AS dan wilayah Barat Laut dan meningkatkan suhu di Semenanjung Arabia. Namun sebaliknya akan menyebabkan penurunan curah hujan di Ukraina dan Eropa Selatan.Dalam jangka panjang akumulasi gerakan massa udara dan kondisi di bagian teratas atmosfer. yang disebut “teleconnections”, akan memperluas dampak dari penggundulan hutan tropis pada iklim global. Peningkatan suhu di daerah tropis akan menghasilkan massa udara besar, ketika ini menghantam bagian atas atmosfer, massa udara menyebabkan riak kesana kemari, mirip dengan gempa bawah laut yang membuat tsunami.Prediksi model dalam studi ini menunjukkan bahwa lokasi deforestasi akan amat berdampak terhadap kenaikan suhu dan curah hujan. Deforestasi di Lembah Kongo, Afrika Barat akan mengurangi curah hujan di seluruh wilayah hingga 40-50 persen dan meningkatkan suhu hingga 3 derajat Celcius. Deforestasi di cekungan lembah Amazon sebesar 40 persen akan membuat musim hujan turun sebesar 12 persen. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi pusat kedelai, jagung, gandum yang terletak ribuan kilometer sebelah selatan Amazon yang akan terdampak. Asia Tenggara agak sedikit tertolong karena dikelilingi oleh lautan dimana dampak deforestasi terhadap suhu regional dan curah hujan menjadi tidak terlalu parah.Hutan Tropis Bukan Paru-Paru Dunia, Tetapi Kelenjar Keringat“Hutan tropis sering dibicarakan sebagai ‘paru-paru bumi,” tapi sebenarnya mereka lebih mirip seperti kelenjar keringat,” papar Lawrence. “Hutan mengeluarkan banyak air yang membantu menjaga planet tetap dingin. Jika fungsi penting tersebut akibat hutan hancur, hal sebaliknya akan terjadi.” | [0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2014-003-08.json | Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer | Studi: Deforestasi Berpengaruh Kepada Produktivitas Pertanian di Wilayah yang Jaraknya Ribuan Kilometer | Hutan akan mengubah air di permukaan tanah menjadi uap dan menjaga kelembaban di udara yang mendinginkan atmosfer. Hutan tropis sendiri merupakan ekosistem yang mengandung air lebih banyak dari ekosistem lainnya di daratan. Kerusakan hutan tropis akan mengurangi kemampuan regenerasi kelembaban yang akan membuat pola curah hujan di seluruh dunia rusak.“Studi ini tidak hanya mengkompilasi berbagai literatur ilmiah yang relevan, namun akan membantu menjadi panduan para pembuat kebijakan yang bekerja pada permasalahan perubahan iklim. Perlu dicari cara strategis untuk memitigasi dampak deforestasi dan pola cuaca global,” jelasDr Charlotte Streck, Direktur Iklim Focus. “Selama ini respon kebijakan lebih kepada strategi yang berhubungan dengan kebijakan yang fokus kepada efek gas rumah kaca, tetapi belum kepada cara pandang bahwa hutan berpengaruh kepada iklim dunia.”ReferensiLawrence, Deborah and Karen Vandecar. Effects of Tropical Deforestation on Climate and Agriculture. Nature Climate Change. 18 Desember 2014. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-026-13.json | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | [CLS] Sejak Februari 2019, Mongabay Indonesia meluncurkan sejumlah artikel tentang kematian mangrove di perairan Teluk Benoa. Belasan hektar mangrove mati terdampak reklamasi perluasan Pelabuhan Benoa oleh Pelindo.baca : Areal Tahura Mangrove Rusak Karena Reklamasi Pelindo, Bagaimana Penegakan Hukumnya? [Bagian 2]Enam bulan kemudian, pada 25 Agustus 2019, Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa. Penghentian ini karena pengurugan wilayah laut itu menyebabkan rusaknya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta sejumlah pelanggaran.Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.Gubernur Koster meminta Pelindo III tidak melanjutkan kegiatan reklamasi dan pengembangan di areal Dumping I dan Dumping II sejak surat itu diterima. Pelindo III diminta segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove. Berikutnya meminta Pelindo III segera melakukan penataan areal Dumping I dan Dumping II.Sesudah ditata areal tersebut hanya boleh digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelindo III diminta melakukan kaji ulang terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa agar memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.baca : Peringatan Dini Terkikisnya Hutan Mangrove, Benteng Alami di Selatan Bali [Bagian 1] Dikutip dari website Pemprov Bali, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III terhadap lahan seluas 85 Ha terdiri atas lokasi Dumping I seluas 38 Ha dan lokasi Dumping II seluas 47 Ha. Proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangan mulai tahun 2017, dan saat ini sedang berjalan dengan capaian 88,81%. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-13.json | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali. Kepala DLH Bali, I Made Teja mengatakan sejak Februari 2019, Tim Monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan. Setahun DibiarkanKerusakan kawasan mangrove di Teluk Benoa sudah dipetakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai sejak Agustus 2018. Artinya perlu waktu setahun sampai Pemerintah Provinsi Bali bertindak. Selain mangrove di dalam areal Pelindo, juga terdampak pada areal mangrove kawasan Tahura Mangrove Ngurah Rai. Benteng alami di Selatan Bali.Mongabay Indonesia mendapat akses surat dari UPTD Tahura Ngurah Rai kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tertanggal 6 Februari 2019 melaporkan perkembangan penanganan dampak kematian akibat kegiatan PT. Pelindo III Bali. Isinya menerangkan kronologis kerusakan sejumlah tutupan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai dampak pengurugan tanah (reklamasi) oleh Pelindo III dalam rangka pengembangan pelabuhan.Mangrove yang mati dilaporkan mulai Agustus 2018, di sebelah barat dan selatan Restoran Akame yang menjadi wilayah Pelindo III. Ini disebut di luar kawasan Tahura. Namun ada juga mangrove mati yang berada di kawasan Tahura dan terdampak reklamasi berada di sisi timur seluas sekitar 17 hektar. Jenis mangrove yang mati kebanyakan jenis plasma nuftah, habitat asli Tahura ini yakni Soneratia alba.baca juga : Degradasi Mangrove Indonesia: Fenomena Dieback Pada Kawasan Teluk Benoa Bali | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-13.json | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Akhirnya UPTD Tahura Ngurah Rai berkoordinasi dengan Pelindo dan menyampaikan surat pada 5 September 2018 untuk minta pertanggungjawaban atas kematian pohon mangrove dampak reklamasi Pelindo. Areal terdampak diminta direhabilitasi dengan mengembalikan kondisi lingkungan serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kehutanan KLHK untuk melakukan pengkajian teknis atas kematian mangrove.UPTD Tahura juga mengirim surat ke Balitbang Kehutanan dan Pelindo juga berkoordinasi dengan Puslit, dan lainnya untuk melakukan kajian. Akhirnya pada 21-26 September tim Litbang Kehutanan mengkaji kematian mangrove dan dan kesimpulannya mati karena sedimentasi lumpur dan pendangkalan pasang surut air laut ke kawasan mangrove.Rekomendasinya, buat kanal-kanal untuk membasahi mangrove dari pasang surut air laut dan penanaman kembali areal yang terdampak dengan jenis mangrove yang sesuai. Dari rekomendasi ini, UPTD Tahura kembali bersurat ke Pelindo III agar segera melakukan pemulihan lingkungan.Didampingi UPTD, sejak Oktober 2018, Pelindo disebut sudah melakukan perbaikan dengan membuat kanal-kanal untuk membasahi kawasan mangrove. Juga membuat bibit jenis Rhizophora mucronata, Rhizophora apicullata, dan Bruguiera sebanyak 100 ribu bibit.Laporan dampak reklamasi oleh Pelindo ini juga terkonfirmasi dari Laporan Hasil Rapat Identifikasi Kerusakan Mangrove Tahura Ngurah Rai tertanggal 6 Desember 2018.menarik dibaca : Sedihnya Duta Earth Hour Lihat Mangrove Benoa Bali Tersisa 1%. Kok Bisa? Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Isinya mirip dengan surat kronologis UPTD Tahura. Namun ada detail bagaimana kematian mangrove terjadi akibat kesalahan proses pengerukan reklamasi. Berikut kutipan laporannya : | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-13.json | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | PT Pelabuhan Indonesia III berencana melakukan pengembangan Pelabuhan Benoa sesuai dengan rencana induk pelabuhan (RIP) nasional, dimana pengembangan Pelabuhan Benoa akan dijadikan Marine Tourism Hub. Dalam upaya pembangunan ini, pemrakarsa telah memperoleh izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Pelabuhan Benoa yang dikembangkan sebagai Marine Tourism Hub, dimana luas semula Pelabuhan Benoa sekitar 58 hektar akan dikembangkan menjadi 143 hektar. Sehingga memerlukan perluasan pengembangan seluas 85 hektar yang akan dilaksanakan dengan reklamasi/peninggian lahan pengembangan pelabuhan.Dalam upaya penanganan sedimentasi akibat reklamasi/peninggian lahan pengembangan pelabuhan, pemrakarsa akan melakukan pengelolaan lingkungan dengan membangun sejenis tanggul atau revetment, serta pemasangan silt screen sebagai tabir penghalang padatan yang terdispersi ke perairan sekelilingnya.Fakta di lapangan bahwa tidak dilakukan pembangunan tanggul/revetment serta pemasangan silt screen sehingga proses penimbunan material menyebabkan terjadinya pendangkalan atau sedimentasi pada areal lainnya. Hal ini sudah tidak sesuai dengan kaedah pengelolaan lingkungan berdasarkan izin lingkungan yang telah diberikan oleh KLHK.baca juga : Nasib Miris Hutan Mangrove Teluk Benoa Mareta Mulia Atmadja, Liaison Officer General Affair and Communication PT Pelindo III Regional Bali-NTB yang ditemui Mongabay-Indonesia di kantornya pada 28 Februari lalu menyebut sudah menanam bibit mangrove 3 jenis sekitar 50 ribu. Jika dikonversi sekitar 5 hektar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-13.json | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Untuk memastikan bibit yg ditanam bisa tumbuh sementara proyek masih berlangsung, ia menyebut ada mitigasi koordinasi dengan Tahura dan Litbang Kehutanan di Bogor. Selain itu sedang dibuatkan kanal untuk aliran air. Mareta mengatakan ini proyek strategis nasional dengan pengembangan pelabuhan menjadi 3 zona, perikanan, wisata, dan curah cair distribusi BBM. Terkait desain pengembangan, ia belum bisa memberikan saat wawancara. Monitoring Pertumbuhan MangroveI Nyoman Serakat, Kepala UPT Tahura Ngurah Rai dikonfirmasi Mongabay, Selasa (10/9/2019) menyebut pada Januari – Februari 2019 Pelindo menanam sekitar 50 ribu mangrove dan mengklaim tumbuhnya 95%, dengan tinggi sekitar 50 cm. Pada Agustus 2019, ditambah penanaman 50 ribu lagi. “Pelindo sudah membuat pernyataan akan mengembalikan pohon mangrove seperti semula,” katanya.Kematian mangrove menurutnya akibat sedimentasi dan pasang surut air laut terhambat oleh pengurugan yang belum dibuatkan saluran.Namun peneliti menyebut penanaman kembali mangrove belum bisa dikatakan berhasil. Penanaman tanpa perawatan, penyesuaian jenis mangrove, dan mengembalikan alur laut dinilai sangat penting saat ini. “Walau reklamasi sudah distop efeknya masih jalan. Karena perubahan alam, tetap jalan. Reklamasi bawa banyak sedimen, apa yang dilakukan sudah mengubah alur air,” urai Hanggar Prasetio, peneliti dari Conservation International Indonesia dan pegiat komunitas Mangrove Nusantara, dikonfirmasi Selasa (10/9/2019).Alur air berubah dan mencari jalannya sendiri, sedimen pun menyertai. Menumpuk di suatu tempat, menutupi akar mangrove lalu mati.Dari pemantauannya terakhir, jenis mangrove yang banyak ditanam adalah rhizopora, jenis mangrove depan atau pioner. Memerlukan pasang surut air yang cukup. Sementara bentang pesisir sudah berubah, jenis itu tak cocok. Diperlukan jenis mangrove yang tak perlu tergenang air. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-13.json | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? | “Perawatan perlu tiap hari. Tak hanya tanam tapi juga merekayasa bentang alam biar mangrove tumbuh normal. Jangan tanam saja,” ingatnya. Ia tertarik terlibat langsung, misal membuat site plan dan pengelolaan bersama.Dari hasil observasinya, beberapa kelompok nelayan di sana sadar ketika diminta bantuannya membangun mangrove kembali. “Karena mereka terkena dampak. Tak bisa melaut lagi, lokasi tangkapan di sana, alur air untuk jukung berubah, padahal banyak ikan,” papar Hanggar.Hal yang sama disampaikan Permana Yudiarsa, Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar. Pihaknya melakukan pemetaan kondisi mangrove di Benoa sejak Agustus 2018.Dimulai pengumpulan bahan dan keterangan kekeruhan perairan dampak reklamasi Pelabuhan Benoa. Selanjutnya pada Januari-Februari 2019 menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang matinya mangrove. Dari perhitungannya, kematian sekitar 11 hektar saat itu.Selain menanam kembali, menurutnya perlu perbaiki tata air atau sirkulasi air laut agar mangrove dapat terus mendapat aliran air payau atau laut. Kemudian monitoring pertumbuhan mangrove.“Tadi pagi saya lihat di lokasi sudah dibuat alur air laut dari Serangan, tapi menurut kami ini tidak cukup. Harus ada dua sumber air laut, dari Pelabuhan Benoa dan dari Serangan,” katanya pada Selasa (10/9/2019). [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-18.json | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | [CLS] Perairan Laut Natuna Utara yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sejak lama selalu menjadi kawasan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal ikan dari berbagai penjuru dunia. Situasi itu tak berubah, meski ketegangan politik dalam beberapa tahun terakhir terjadi di kawasan tersebut dan melibatkan negara Asia Timur dengan Asia Tenggara.Dalam setahun ini, salah satu negara Asia Tenggara, Vietnam, bahkan semakin gencar menangkap ikan di kawasan perairan yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Internasional (ZEEI). Tak heran, jika sepanjang 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim sudah menemukan 13 kapal patroli negara tersebut yang berjaga atau selalu ada di perairan tersebut.Bagi Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, berjaganya 13 kapal patroli Vietnam tersebut bertujuan agar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan mereka bisa tetap berjalan baik. Kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal patroli perikanan dan kapal coast guard dan fokus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan antar negara.“Itu dilakukan oleh Vietnam, karena belum clear-nya batas zona ekonomi eksklusif kedua negara (Indonesia dan Vietnam), sehingga menjadi celah dan justifikasi Vietnam untuk memperluas wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara,” ungkapnya kepada Mongabay Indonesia, Rabu (11/9/2019).baca : Ini Sinyal Tegas Indonesia untuk Kapal Pencuri Ikan Vietnam Celah hukum yang dimanfaatkan oleh Vietnam tersebut, seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh Indonesia. Untuk itu, perlu ada upaya peningkatan intensitas patroli rutin dan penambahan armada pengawasan di kawasan perairan tersebut. Sehingga semakin tegas peran TNI menjaga teritori Indonesia di Natuna Utara. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-18.json | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Dengan lebih banyak melaksanakan patroli laut, Suhufan menyebut, keamanan kawasan perairan itu juga semakin meningkat dan itu berarti meningkatkan pencegahan masuknya kapal ikan asing (KIA) yang menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Disisi lain, bakal meningkatkan jaminan keamanan bagi kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia.Selain meningkatkan patroli, Suhufan menambahkan, Indonesia bisa memanfaatkan keberadaan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna untuk mendorong produksi perikanan di kawasan Natuna dan sekitarnya. Sehingga tercipta sinergi kegiatan antara pengamanan di laut dan kegiatan produktif penangkapan ikan.“Istilah Presiden Jokowi, adalah ‘kita bikin ramai’ di laut,” tambah Suhufan.baca juga : Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut Indonesia Kartu KuningSementara, Pemerhati Sektor Kelautan dan Perikanan Abdul Halim mengatakan, berjaganya 13 kapal patroli Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, menjelaskan bahwa negara tersebut sedang berupaya memperbaiki kondisi sektor perikanan dalam negeri, setelah Uni Eropa memberikan kartu kuning kepada negara tersebut.Agar proses perbaikan berjalan baik, Vietnam perlu cukup pasokan produk perikanan, dan salah satunya dilakukan dengan menangkap ikan di perairan negara tetangga, termasuk Indonesia. Proses produksi perikanan untuk memperbaiki nama negara itu, membuat aktivitas tersebut didukung penuh oleh aparat Vietnam di atas laut.Untuk mengimbangi kegiatan Vietnam itu, Halim meminta Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan di kawasan Laut Natuna Utara dan mendorong kapal ikan dalam negeri untuk melaksanakan aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) di perairan itu yang berbatasan langsung dengan Vietnam.“Vietnam berani seperti itu, karena mereka memanfaatkan kosongnya perairan perbatasan dan juga untuk menjaga produktivitas ekonomi mereka di sektor perikanan,” pungkasnya. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-18.json | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | baca juga : Indonesia Murka pada Kapal Ikan Asing Pelaku Pencurian Ikan Sebelumnya, pada Senin (9/9/2019), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan fakta terbaru berkaitan dengan hadirnya kapal-kapal dari Vietnam. Tak hanya kapal ikan yang dalam kurun waktu setahun ini banyak ditangkap di perairan tersebut, namun juga kapal patroli keamanan negara tersebut.Susi menyebutkan, khusus untuk kapal ikan, dalam setahun ini, dari seluruh KIA yang ditangkap oleh Satuan Tugas IUU Fishing (115), 81 persen diantaranya adalah kapal berbendera Vietnam. Dan dalam setahun, ada sedikitnya 13 kapal patroli Vietnam yang sengaja berjaga di Laut Natuna Utara yang menjadi kawasan landas kontinen bagi Indonesia.Susi menilai, kehadiran kapal-kapal patroli tersebut menjadi bentuk intimidasi kepada Indonesia dan kehadiran mereka juga untuk mendukung aktivitas kapal ikan Vietnam untuk menangkap ikan di sekitar Laut Natuna Utara. Padahal, kawasan perairan tersebut seharusnya menjadi kawasan terlarang bagi kapal patroli dari negara mana pun.“Kapal-kapal tersebut melanggar dan masuk ke wilayah yang menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI),” ujar Susi yang juga Komandan Satgas 115.perlu dibaca : Laut Natuna Masih Disukai Kapal Asing Penangkap Ikan Ilegal. Kenapa? Pelanggaran UNCLOSAgar kegiatan kapal-kapal Vietnam tersebut tidak terus berlangsung, Susi menyebutkan pihaknya akan mengajukan nota protes ke Vietnam melalui Kementerian Luar Negeri RI. Semua data satelit yang menjelaskan tentang keberadaan kapal-kapal tersebut, akan diberikan kepada Kemenlu untuk dijadikan bahan mengajukan protes. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-18.json | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Masuknya kapal-kapal Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, bisa terjadi karena saat ini tejadi saling klaim antara Indonesia dan Vietnam. Itu diakui sendiri oleh Susi pada kesempatan yang sama. Dia menyebutkan, kapal-kapal Vietnam masuk ke Indonesia melalui sebagian wilayah ZEEI, khususnya yang berada di luar garis batas kontinen Indonesia.Namun demikian, Susi menegaskan, walau masih terjadi saling klaim wilayah, kapal patroli Vietnam tidak seharusnya masuk ke wilayah ZEEI. Berdasarkan aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada pasal 74 ayat 3, disebutkan bahwa negara yang bersengketa harus melakukan provisional arrangement (perjanjian sementara) terkait wilayah yang masih disengketakan atau terdapat saling klaim (overlapping).baca juga : KKP Kembali Tangkap 8 Kapal Ikan Asing Ilegal dari Vietnam dan Malaysia Staf Ahli Satgas 115 Mas Achmad Santosa berpendapat, klaim Vietnam di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia sebenarnya memang tidak sesuai dengan aturan dalam UNCLOS. Klaim tersebut dibuat Vietnam dengan perhitungan yang salah, karena mereka menggunakan aturan bagi negara kepulauan seperti Indonesia.Dalam sistem perhitungan jarak ZEE dengan mengadopsi aturan untuk negara kepulauan, ZEE dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pantai pulau terluar. Dengan demikian, Vietnam menghitung dengan metode tersebut, meski mereka bukan negara kepulauan seperti Indonesia.Merujuk pada peraturan tersebut, pria yang biasa disapa Ota itu menegaskan bahwa ZEE Indonesia dan Vietnam seharusnya tidak bersinggungan secara langsung, atau bahkan tumpang tindih. Terlebih, karena Indonesia adalah negara yang patuh dalam menentukan batasan ZEE. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-026-18.json | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara | Terkait dengan perjanjian sementara (provisional arrangement), Ota menyebutkan bahwa sampai saat ini prosesnya masih dalam tahap pembicaraan awal. Untuk proses tersebut, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih detil, dan karenanya baik Indonesia ataupun Vietnam harus bisa menahan diri tidak melakukan upaya-upaya yang bisa mengganggu perdamaian antara kedua negara.Di sisi lain, Vietnam tidak boleh mengirimkan kapal patroli ke wilayah yang diklaim Indonesia sebagai kawasan ZEE. Meskipun, di kawasan tersebut, tidak ada kapal patroli ataupun kapal ikan yang berasal dari Indonesia. Padahal, kawasan perairan Laut Natuna Utara masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI 711.“Kami masih teliti kenapa kapal-kapal kita jarang ke situ. Di satu sisi, kapal pengawas kita nggak boleh menangkap kapal pengawas negara lain. Hanya bisa memperingatkan dan menghalau agar mereka keluar. Jadi, yang paling tepat memang adalah masing-masing menahan diri,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-089-18.json | 2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium | 2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium | [CLS] Bersamaan dengan berlakunya larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mulai 1 Januari 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengubah fokus pendampingan kepada nelayan yang ada di sejumlah daerah. Fokus itu, diakselerasikan dengan rencana KKP yang menerapkan penggunaan alat tangkap baru yang ramah lingkungan, gillnet millenium.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Rifky Effendi mengatakan, jika tahun lalu KKP fokus mendampingi para nelayan yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) untuk diarahkan menjadi pembudidaya ikan, maka tahun ini pendampingan seperti itu sudah tidak ada.“Pada 2017 ini, kita fokus mendampingi nelayan yang menggunakan alat tangkap seperti cantrang yang dilarang digunakan lagi. Kita ingin mendampingi mereka bagaimana mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan,” ucap dia di Jakarta, Selasa (10/1/2017).Selama masa pendampingan itu, Rifky menjelaskan, pihaknya memberikan sosialisasi bagaimana menggunakan alat tangkap baru yang sama sekali asing bagi pengguna cantrang. Meski baru, namun mereka diyakinkan bahwa alat yang baru kualitasnya tidak kalah bagus dan bisa menghasilkan tangkapan ikan yang sama banyaknya.“Kita ingin memberi pemahaman kepada mereka, para pengguna alat tangkap yang dilarang, bahwa dengan mengganti alat ke yang baru, itu sama sekali tidak mengalami kerugian. Justru, alat yang baru ini akan berdampak bagus untuk lingkungan,” tutur dia.Sesuai rencana, Rifky menyebutkan, masa pendampingan kepada nelayan pengguna cantrang itu akan berlangsung selama enam bulan hingga Juni mendatang. Selama masa tersebut, BPSDM KP bekerja bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Selain itu, untuk mempercepat proses sosialisasi, pihaknya melibatkan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN). | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-089-18.json | 2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium | 2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium | Selama masa sosialisasi dan pendampingan, Rifky menyebutkan, pihaknya akan memberi pelatihan di sembilan lokasi yang ada di Indonesia. Metode pelatihan yang diberikan, nantinya berupa training of trainer (TOT) dan akan diberikan kepada nelayan yang terpilih.“Metode itu diterapkan, karena kita menyadari, dengan banyaknya orang yang harus dilatih, waktunya tidak akan mencukupi. Jadi, akhirnya diambil metode TOT. Diharapkan, nanti alumni TOT ini akan jadi pelatih yang bisa melatih nelayan lainnya,” papar dia.Adapun, Rifky menambahkan, sembilan lokasi yang akan menggelar pelatihan TOT itu, adalah Sumatera Utara (Sumut), Lampung, Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).“Cantrang ini kan masa transisinya enam bulan. Selama itu, kita akan dampingi proses penggantian dengan melibatkan ahli yang bagus. Pekan keempat Januari ini sudah mulai dilaksanakan pelatihan,” jelas dia.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, meski cantrang resmi dilarang, namun Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada para pengguna alat tangkap tersebut untuk melakukan proses transisi selama enam bulan ke depan terhitung sejak Januari 2017.“Kita beri waktu toleransi selama enam bulan ke depan. Selama waktu tersebut, diharapkan pengguna alat tangkap, khususnya cantrang, bisa segera melakukan penggantian,” ungkap dia.Menurut Zulficar, dalam masa enam bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna alat tangkap yang dilarang untuk bisa melakukan penggantian. Itu artinya, upaya penggantian akan didorong melalui pendampingan, dan tidak hanya dari pemberlakuan Permen. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-089-18.json | 2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium | 2017, KKP Fokus Dampingi Penggantian API Cantrang ke Gillnet Millenium | Selama proses enam bulan tersebut, Zulficar berjanji tidak akan ada penangkapan nelayan ataupun kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Namun, agar para pengguna memahami, Pemerintah berjanji hanya akan memberikan teguran saja kepada para pengguna dan memberikan peringatan untuk segera menggantinya.DJPT mengonfirmasi, selama proses sosialiasi pada 2015-2016, pihaknya telah berhasil mendorong pengguna cantrang untuk mengganti dengan alat yang ramah lingkungan. Dari data yang ada, jumlahnya sudah mencapai 3.198 kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) dan 2.578 kapal berukuran 10 sampai 30 GT. Adapun alat tangkap cantrang yang sudah diganti sebanyak 2.091 unit. Tiga Alat Penangkapan Ikan DilarangSesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mulai 1 Januari 2017 Pemerintah resmi melarang alat penangkapan ikan (API) yang dianggap bisa merusak lingkungan.API yang resmi dilarang itu, menurut Zulficar Mochtar, adalah:Ketiga jenis API yang dilarang itu, menurut Zulficar, ditetapkan karena KKP ingin mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.“Pada pasal 21 disebutkan bahwa API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang apabila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna,” papar dia.Seluruh API yang dilarang tersebut, menurut Zulficar, tidak boleh dioperasikan terhitung 1 Januari 2017 di seluruh wilayah pengelolaan penangkapan (WPP) RI. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-057-11.json | Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat | Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat | [CLS] Kebijakan moratorium untuk kapal eks asing yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 14 November 2014 lalu mulai dirasakan manfaatnya oleh sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Manfaat yang paling dirasakan adalah terjadinya kenaikan pendapatan di sektor tersebut yang dihitung dalam periode Januari hingga April 2015.Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan di sektor perikanan mulai akhir 2014, atau setelah kebijakan moratorium diberlakukan. Kenaikan terjadi di semua sub sektor perikanan yang ada di Tanah Air. Termasuk, meningkatnya jumlah produksi ikan, turunnya harga sejumlah ikan jenis premium dan juga terjadinya kenaikan neraca perdagangan.Dari data BPS, kenaikan produksi perikanan pada periode Januari-April 2015 terlihat cukup signifikan karena bisa mencapai 50,32 juta ton, dibanding periode yang sama tahun 2013 dan 2014. Meski sementara, jumlah tersebut sudah cukup mewakili bagaimana kondisi sektor perikanan saat ini.Untuk harga ikan, BPS mencatat ada penurunan harga ikan bandeng dan ikan kembung yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dengan harga yang semakin terjangkau.‘’Ini memang menggembirakan. Karena sektor perikanan sudah memperlihatkan tren peningkatan. Ini bisa menjadi indikator bahwa sektor tersebut kini sedang menggeliat lagi. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan kebijakan moratorium (eks kapal asing) ya,’’ ucap Kepala BPS, Suryamin di gedung KKP, Jakarta, Senin (18/05/2015).Indikator lain yaitu neraca perdagangan yang meningkat, mencakup ekspor dan impor produk perikanan. Dalam periode empat bulan di awal tahun ini, sektor perikanan membukukan pendapatan USD39,35 juta atau sekitar Rp11 triliun. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-057-11.json | Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat | Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat | Jumlah tersebut, menjadi bagian dari total surplus perdagangan nasional pada periode yang sama sebesar USD2,77 miliar. ‘’Jadi, perikanan itu menyumbang surplus perdagangan untuk nasional sebesar USD0,4 miliar. Itu jumlah yang banyak,’’ tuturnya.Perikanan Maju di Tengah Perlambatan EkonomiKesuksesan yang berhasil diraih sektor perikanan, menurut Menteri KKP Susi Pudjiastuti merupakan berkah yang bisa dinikmati oleh semua stakeholder terkait. Padahal, dalam periode yang sama tersebut, kondisi perekonomian nasional justru sedang mengalami perlambatan karena diakibatkan berbagai faktor.‘’Its amazing. Ekonomi melambat tapi perikanan justru naik signifikan. Kita patut bersyukur dengan kondisi ini,’’ ucap Susi.Susi mengatakan, kenaikan sektor perikanan bisa dilihat dari data statistik yang dirilis BPS yang menyebut pada periode Januari-April 2015 terjadi kenaikan dari 7,46% pada periode sama 2014 menjadi 8,64% pada tahun ini.‘’Ini memang menjadi berkah dan harus terus disyukuri. Kita juga akan terus memastikan perikanan tetap naik melalui berbagai cara. Termasuk, penghentian kapal asing beroperasi di perairan Indonesia,’’ ungkapnya.Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri KP No.56/2014 tentang Moratorium Izin untuk Kapal eks Asing dan Peraturan Menteri KP No.57/2014 tentang Pelarangan Transhipment untuk ke Luar Negeri, terjadi penurunan volume dan nilai produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).‘’Penurunannya masing-masing 19,66% dan 6,27%. Sementara pada saat bersamaan, terjadi peningkatan volume dan nilai produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebesar masing-masing 99,71% dan 126,01%,’’ paparnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-057-11.json | Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat | Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat | Melihat kondisi positif, Susi berjanji akan terus menjaga perairan Indonesia dari jangkauan kapal asing yang memicu terjadinya kejahatan perikanan (illegal fishing). Karena, kerugian dari illegal fishing dirasakan sangat besar oleh Indonesia. Kerugian lainnya yaitu mereka melakukan perdagangan senjata, perbudakan anak buah kapal (ABK) dan penyelundupan satwa liar langka.Faktor Terjadinya Kenaikan PerikananSusi mengungkapkan, setelah moratorium diberlakukan, sektor perikanan langsung bergairah lagi. Di antara faktor yang memicu produksi positif itu, adalah:Faktor-faktor di atas, kata Susi, terlihat sepele namun memberi dampak signifikan pada kenaikan sektor perikanan dalam lima bulan terakhir. Untuk itu, setelah kebangkitan sektor perikanan seperti sekarang, dia memprediksi akan semakin banyak orang yang tertarik untuk bekerja dan atau menanamkan modal di sektor tersebut.‘’Sekarang saja, dari data BPS diketahui kalau rumah tangga yang berusaha di bidang perikanan sudah naik dari 985 ribu pada 2003 menjadi 1,2 juta rumah tangga pada 2013. Itu belum termasuk data yang dihitung pada 2014 dan 2015 ini,’’ tandas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-011-06.json | Roh Illegal Logging Bercokol di Balik Kebijakan Menteri Perdagangan | Roh Illegal Logging Bercokol di Balik Kebijakan Menteri Perdagangan | [CLS] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, resmi berlaku hari ini, Kamis (19/11/2015). Salah satu poin penting dari regulasi tersebut adalah industri hilir tak wajib mengantongi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kebijakan ini diperkirakan akan membuka kran bagi kejayaan illegal logging di Kalimantan Barat.Hal itu terungkap dalam Pelatihan Pemantauan Bagi Pemantau Independen SVLK yang dihelat Eyes on the Forest (EoF) Jaringan Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (18/11/2015). “Kebijakan ini hanya mengantar ‘roh’ para illegal logger untuk kembali berjaya di hutan Kalimantan,” kata M. Lutharif, Koordinator EoF Jaringan Kalbar.Melalui regulasi itu pula, kata Lutharif, Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang melakukan ekspor untuk produk industri kehutanan yang termasuk ke dalam Kelompok B, seperti produk kerajinan dan mebel kayu tidak diwajibkan melampirkan dokumen SVLK (V-Legal) pada saat melakukan ekspor.Padahal, SVLK ditujukan untuk pengelolaan hutan lestari (PHL), penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penebangan liar serta perdagangannya di Indonesia. Dengan diberlakukannya Permendag 89/ 2015 ini membuka celah illegal logging marak kembali, terutama di sektor industri hilir.“Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Ketika SVLK hadir sebagai pendekatan persuasif untuk menutup celah bagi para pelaku illegal logging, tiba-tiba saja pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dengan mudah membuka kembali celah itu,” tegas Lutharif.Hasil penelusuran EoFJaringan Kalimantan Barat, dari 11 industri hilir yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, dan Mempawah, hanya satu perusahaan yang mengantongi Sertifikat Legalitas Kayu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2015-011-06.json | Roh Illegal Logging Bercokol di Balik Kebijakan Menteri Perdagangan | Roh Illegal Logging Bercokol di Balik Kebijakan Menteri Perdagangan | Sementara Direktur Titian Lestari, Sulhani mengatakan, SVLK sebagai alat perbaikan tata kelola menuntut adanya sinkronisasi peraturan. “Permendag 89/ 2015 ini sudah tidak selaras dengan tujuan SVLK,” katanya.Sebagai alat pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya di Indonesia, urai Sulhani, SVLK adalah salah satu inisiatif pemerintah dan pemangku kepentingan yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia.“Sistem ini bertujuan memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal dan dapat diverifikasi kebenarannya,” terang Sulhani.SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen atau Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.“Nah, ketika industri hilir tidak wajib memenuhi ketentuan dalam SVLK sebagaimana tertuang di dalam Permendag 89/2015, akan membuka peluang pencucian kayu ilegal di tingkat industri hilir. Sebab, tidak ada jaminan kayu-kayu dari industri hulu itu legal,” jelas Sulhani.Seperti yang telah diberitakan Mongabay, Kementerian Perdagangan menganggap adanya SVLK menghambat kran ekspor. Padahal, jika dilihat dari data ekspor kayu Indonesia, peningkatan terjadi setelah pemberlakuan V-Legal.Pada 2013, nilai ekspor industri perkayuan US$6,067,388,152, naik menjadi US$6,602,595,732 (2014), dan sudah US$8,034,792,378 (hingga September 2015). Perbandingan antara nilai ekspornya, menggunakan DE (15 HS Code) hingga September 2015 sebesar US$162,340,187.48 (2%) sedangkan V-Legal (15 HS Code) mencapai US$1,421,809,541,99 (17,70%). [SEP] | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2022-034-15.json | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | [CLS] Sutingah tengah beristirahat sebentar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jeruklegi, Cilacap Jawa Tengah, sore itu. Dia sudah berada di sana sejak pukul 7.00 pagi bersama suami dan anaknya.“Kadang kalau lagi penuh, mobil dateng bareng-bareng, ambilnya susah,” katanya.Mobil yang dimaksud Sutingah adalah pengangkut sampah. Berbagai jenis mobil bak dan truk milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) datang setiap hari ke TPA Jeruklegi.Setiap hari 143 ton sampah masuk ke TPA ini. Setiap hari Sutingah bersama 130-an pemulung lain sigap mencari sampah plastik, kertas, kaleng, kaca dan barang apa saja yang bisa dijual ke pengepul untuk didaur ulang.Sutingah asli Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum menikah perempuan 36 tahun ini sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Setelah menikah, suami Sutingah memboyongnya ke Cilacap.Sejak tinggal di Cilacap, setiap hari dia ikut suami mencari nafkah di TPA Jeruklegi.“Kalau di sini rejeki-rejekian,” katanya.baca : Pertama di Indonesia, Sampah RDF Jadi Pengganti Batu Bara Kadang dapat sampah banyak kadang sedikit. Kalau beruntung Sutingah pernah dapat uang Rp50.000 dalam tumpukan sampah. Suaminya pernah juga dapat cincin emas.Setiap Sabtu atau Minggu, Sutingah dan suami membawa pilahan sampah yang dikumpulkan lalu jual ke pengepul. Lokasinya tak jauh dari TPA. Harga sampah berbeda tergantung jenis. Rata-rata dia bisa hasilkan Rp300,000-an per minggu.Penghasilan ini mereka pakai untuk keperluan dapur dan sekolah anak yang tahun ini naik kelas dua SD.“Nggak cukup, ya dicukup-cukupin.” Beberapa tahun belakangan makin banyak warga ikut mencari sampah di TPA. Dia pikir, mungkin karena makin sulit mencari pekerjaan.“Dulu kalau sore sudah sepi, sekarang masih rame ini,” katanya. ***Beberapa ratus meter dari gundukan sampah tempat Sutingah dan ratusan warga lain memulung, sebuah shredder (mesin pencacah) raksasa tengah beroperasi. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-15.json | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | Mula-mula semua sampah yang tak diambil pemulung, masuk ke dalam shredder. Sampah dicacah menjadi sekitar 10 cm untuk dikeringkan di beberapa bak penampung (drying bay). Di dalam bak, sampah dikeringkan untuk kemudian dipilah kembali.“Di sini ada emisi kecil untuk blower, di bawah mesin pengering,” kata Sri Murniyati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilacap.Sampah yang sudah kering dan sesuai ukuran masuk ke bak yang kelak akan diangkut PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), pabrik semen yang berjarak sekitar 7 km dari TPA.Sampah yang masih belum sepenuhnya kering dan ukuran masih belum sesuai standar masuk kembali ke shredder untuk proses ulang, hingga semua sampah habis. Singkatnya, ada tiga kali proses untuk menyusutkan kadar air dari 50-60% menjadi 25%.Saat pertama kali beroperasi dua tahun lalu, mesin shredder ini hanya mencacah 40-50 ton sampah per hari. Tahun ini, meningkat jadi 120 ton sehari.“Tahun depan kita akan maksimalkan menjadi 200 ton,” kata Murni.Dari TPA Jeruklegi, sampah kering ukuran kecil dibawa oleh SBI untuk jadikan refuse-derived fuel (RDF). RDF sebagai bahan bakar di pabrik semen. Setiap hari SBI membawa 50 ton RDF. Setiap ton seharga Rp300.000 masuk ke kas Pemerintah Cilacap.Selain dari SBI, pemkab juga mendapat pendapatan Rp100.000 per ton dari PT Unilever sebagai bagian dari extended producer responsibility. Penghasilan ini untuk membayar listrik TPA yang tagihan mencapai Rp75 juta per bulan.Selain keuntungan pendapatan daerah, ujar Murni, pemanfaatan RDF menghindarkan lingkungan dari gas metana hasil timbunan sampah.“Kita juga tidak perlu perluasan lahan lagi. Tidak ada lagi beli lahan untuk TPA,” katanya.Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, mengatakan, selain mengurangi permasalahan sampah kota, pemanfaatan RDF juga untuk penggunaan energi alternatif.baca juga : Tak Sekadar Solusi Sampah, RDF Jadi Energi Terbarukan Rendah Emisi | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-15.json | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | Teknologi RDF di TPA seluas tiga hektar ini dengan teknik membrane bio-dry yang menurut Sujarwanto, instalasi sederhana dan biaya operasional lebih rendah.“Seandainya tidak ada RDF, DLH terpaksa menambah lahan lagi untuk menimbun sampah,” katanya.Mulanya, Sujarwanto sempat khawatir karena tak banyak kisah sukses dari proyek pemanfataan waste to energy. “Karena, kalau mangkrak, piye?” katanya. Karena itu, sebelum maupun setelah peresmian proyek ini, Sujarwanto bolak balik memastikan mesin dan operasional RDF berjalan baik.Masalahnya, investasi juga tak sedikit, kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Jawa Tengah dan Pemerintah Cilacap.KLHK memfasilitasi jasa legal panduan kesepakatan, studi awal dan penyediaan ahli sampah internasional. Juga bantu menyediakan teknologi shredder, screen, konveyor, sistem packing, bio drying membrane dan perlengkapan pemadam kebakaran.Untuk ini, KLHK mendapat bantuan dari Pemerintah Denmark di bawah program The Environment Support Programme (ESP 3). Pemerintah Denmark melalui Kedutaan Denmark di Jakarta memberi kontribusi Rp44 miliar.Pemerintah Jateng bertugas menyediakan dukungan biaya operasional dengan dana Rp10 miliar. Pemerintah Cilacap anggaran Rp3 miliar, menyediakan tanah dan akses jalan serta penambahan armada truk.Infrastruktur seperti picking bay, jalan masuk, hanggar RDF plant, jembatan timbang dan jasa peninjauan detail engineering design (DED) menggunakan anggaran Rp27 miliar dari KPUPR.SBI yang menjadi inisiator proyek ini sebagai operator dan offtaker atau pengguna produk RDF. SBI mengeluarkan modal Rp13 miliar untuk teknis, studi sosial dan studi karakter sampah. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-15.json | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | Sampah TPA di Cilacap Ini Habis Terkelola, Bagaimana Caranya? | M Istafaul Amin, General Manager SBI, mengatakan, teknik bio drying membrane ini merupakan proses pengeringan secara biologi gunakan bakteri dari sampah organik. Membran khusus atau semi permeable pada teknik ini bisa menguapkan air keluar.“Tapi air dari luar tidak bisa masuk ke membrane,” katanya.Bakteri didapat dari sampah organik seperti sayuran atau sisa makanan yang memang sudah ada dalam sampah kota. Jadi, tak perlu beli bakteri khusus lagi. ****** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-048-17.json | Sikapi Gugatan Asosiasi Bisnis, Begini Upaya Mereka Jaga UU Lingkungan | Sikapi Gugatan Asosiasi Bisnis, Begini Upaya Mereka Jaga UU Lingkungan | [CLS] Kamis, 8 Juni 2017, Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengajukan permohonan para pihak (gugatan intervensi) terkait judicial review UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan oleh APHI dan GAPKI kepada Mahkamah Konstitusi.”Kita menyiapkan permohonan para pihak agar hukum kita memiliki pemberdayaan melawan kejahatan lingkungan,” kata Henry Subagyo, Direktur Eksekutif ICEL, di Jakarta,Selasa (6/6/17). Keduanya, mengajukan permohonan mengacu pada pasal-pasal yang diuji materi oleh kedua asosiasi perusahaan itu.Henry menilai, UU 32/2009 ini terbit berdasarkan refleksi kegagalan hukum dalam penanganan persoalan lingkungan hidup dari hulu ke hilir, dimana sebelumnya UU 23/1997. UU itu, baru sebatas berbicara pada pengelolaan lingkungan hidup, belum menyentuh persoalan perlindungan dan pengelolaan serta lemahnya penegakan hukum.Baca juga: Panas dengan Hukum Kebakaran Huran, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU LingkunganNur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional menilai, UU lingkungan ini menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”Upaya GAPKI dan APHI ini merugikan posisi lingkungan hidup yang kami wakili karena strict liability ini membawa semangat perlindungan dari korban dari upaya maupun aktivitas berbahaya bagi lingkungan,” katanya.Meski demikian, keduanya menilai hingga kini gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan masih sangatlah minim. Baru satu yang putus, yakni PT Waringin Agro Jaya yang masih proses banding. Ada empat proses persidangan lain.”Pasal strict liability ini belum banyak negara dalam menggugat kerusakan lingkungan oleh korporasi. Seharusnya, ini justru lebih banyak didayagunakan ke depan, bukan justru dihapus atau reduksi makna dan substansinya,” ucap Yaya, panggilan akrab Nur Hidayati. | [0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-048-17.json | Sikapi Gugatan Asosiasi Bisnis, Begini Upaya Mereka Jaga UU Lingkungan | Sikapi Gugatan Asosiasi Bisnis, Begini Upaya Mereka Jaga UU Lingkungan | Aksi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) ini, katanya, merupakan salah satu upaya perlawanan. Seharusnya, kata Henry, di tengah situasi seperti ini, asosiasi memberikan sumbangsih dan solusi bukan hanya untuk anggota, namun bagi Indonesia.Isna Fatmawati, peneliti ICEL sekaligus kuasa hukum menegaskan judicial review ini tak hanya berbicara terkait lingkungan hidup juga kemanusiaan. Kearifan lokalKetiga organisasi masyarakat sipil ini pun juga akan mengajukan gugatan, khusus menitikberatkan pada Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32/2009.”Pasal 69 ini harus dipertahankan mati-matian, AMAN khusus mengajukan dalam pihak terkait langsung Pasal 69,” kata Muhnur Satyahaprabu, dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara.Dia menilai, pasal ini sangat berdampak langsung baik kewenangan maupun hak-hak masyarakat adat.”Kami melihat persoalan ini krusial, dari pengajuan material itu untuk mencabut pasal yang melindungi kearifan lokal,” ucap Tommy Indriadi Agustin, dari Devisi Advokasi Pengurus Besar AMAN.Pasal ini, katanya, jadi alat pengakuan keberadaan masyarakat adat dengan segala aktivitasnya. Kalau gugatan APHI dan GAPKI terkabul, masyarakat adat bakal jadi sasaran.”Pasal ini penting untuk intervensi, karena perlu disampaikan. Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat ini bisa bias jika pasal ini dihapuskan.”Muhnur menegaskan, masyarakat adat sudah ada sebelum korporasi datang. ”Eksistensi dan aktivitas masyarakat adat sudah diakui sah secara hukum dan negara memberikan kuasa pada mereka,”Menurut dia, alasan jadi penggugat intervensi karena tiga faktor. Pertama, banyak kawasan adat masuk dalam konsesi kehutanan maupun perkebunan skala besar. ”Bahkan masih banyak konflik sampai sekarang belum selesai,” katanya. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2017-048-17.json | Sikapi Gugatan Asosiasi Bisnis, Begini Upaya Mereka Jaga UU Lingkungan | Sikapi Gugatan Asosiasi Bisnis, Begini Upaya Mereka Jaga UU Lingkungan | Kedua, dari kondisi itu, para pengusaha hendak merebut tanah secara ilegal. Ketiga, pengusaha seakan mau melempar tanggung jawab kepada masyarakat adat. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-015-03.json | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | [CLS] Ada tiga persoalan penting terkait lingkungan hidup yang harus diselesaikan Joko Widodo [Jokowi], ketika terpilih menjadi Presiden Indonesia, lima tahun lalu. Yakni, kebakaran hutan dan lahan [karhutla], konflik agraria antara masyarakat desa dengan negara dan perusahaan, serta terancamnya keberadaan masyarakat adat. Jokowi menunjuk Siti Nurbaya, sebagai Menteri LHK [Lingkungan Hidup dan Kehutanan] guna menyelesaikan dua persoalan tersebut.Kini, Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan dan Siti dipercaya lagi menjadi Menteri LHK. Apa yang harus dilakukan Presiden bersama Menteri LHK?“Ya, masih seperti lima tahun lalu. Mengatasi karhutla yang tetap saja terjadi di lahan gambut, dan program perhutanan sosial yang terlihat gagal mengatasi konflik agraria, serta menyelamatkan masyarakat adat,” kata Mualimin Pardi Dahlan, anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] kepada Mongabay Indonesia, Rabu [23/10/2019].Sebab, upaya yang dilakukan Jokowi seperti membentuk dan menjalankan program restorasi gambut melalui Badan Restorasi Gambut [BRG] terbukti belum mampu mencegah kebakaran di lahan gambut. Bencana kabut asap tetap dirasakan di Kalimantan dan Sumatera.Begitu juga skema percepatan Perhutanan Sosial [PS] dan TORA [Tanah Objek Reforma Agraria], tidak menyentuh optimal masyarakat yang mengalami konflik, atau menyelamatkan keberadaan masyarakat adat.“Jadi, tidak ada yang bisa diharapkan dari Menteri Siti Nurbaya, selama kebijakan perhutanan sosial bukan jawaban atas konflik agraria, jika tetap diarahkan hanya untuk di luar konsesi korporasi,” lanjutnya.Baca: Kabinet Baru Jokowi, Bagaimana Nasib Lingkungan dan Reforma Agraria? | [0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-015-03.json | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | Terbukti, dari sejak pertama Siti menjabat Menteri LHK pada kabinet kerja jilid 1, dari ratusan ribu hektar yang kita ajukan melalui skema perhutanan sosial tidak bisa direalisasikan. Padahal, yang diajukan ini sebagian besar dari wilayah konflik agaria. “Persoalan ini sudah disampaikan Walhi saat melakukan rapat kerja dengan KLHK, dan hasilnya dijadikan sebuah buku,” terang Mualim.Seandainya pemerintahan Jokowi tetap komit menyelesaikan konflik agraria, maka Menteri Siti Nurbaya harus merevisi PS agar menjadi instrumen resolusi konflik. Akar masalah ketimpangan itu, tidak seimbangnya penguasaan lahan antara korporasi dan rakyat. Bahkan dalam RUU Pertanahan saat ini negara akan semakin berkuasa penuh atas tanah. “Bahkan ada ketentuan pengampunan bagi korporasi yang menggarap lahan di luar izin konsesinya.”Baca: Periode Kedua, Presiden Jokowi Diminta Fokus Benahi Tata Kelola Sumber Daya Alam Selain itu KLHK juga belum sepenuhnya mewujudkan permintaan lahan adat oleh masyarakat adat melalui skema PS, yang sebetulnya dapat menyelamatkan hutan alam tersisa. “Fakta yang kita saksikan di lapangan maupun hasil penelitian berbagai pihak, masyarakat adat lebih efektif menjaga hutan, dibandingkan apa yang dilakukan pihak lain termasuk lembaga negara,” katanya.Dikatakan Mualimin, negara hanya boleh mengatur bukan menguasai. Rakyat yang harus diberi kuasa penuh sebagai pemilik, diberikan perlindungan untuk mengelola dengan budaya kearifan lokal, yang sudah tumbuh dalam bingkai harmoni manusia dan alam secara berkelanjutan.Sementara TORA, harus dievaluasi dari program yang terlihat hanya bagi-bagi tanah menjadi agenda yang sejati yakni reforma agraria atau penataan ulang kuasa atas tanah secara adil. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-015-03.json | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | “Strateginya, jangan fokus pada tanah bebas, hingga seakan-akan ada kehendak baik membagikan tanah. Padahal, faktanya hampir 80 persen daratan Indonesia sudah dikuasai korporasi, dan inil yang menjadi sumber konflik agraria tidak berkesudahan.”Negara harus melakukan langkah tegas. “Hentikan sementara pemberian izin pihak yang haus lahan, evaluasi dan audit izin yang sudah ada apalagi yang berkonflik, serta tegakkan hukum atas setiap pelanggaran. Hukum korporasi yang melanggar, termasuk pidana korupsi di sektor sumber daya alam,” tegasnya.Baca: Keberpihakan Negara pada Investasi di Sektor Kemaritiman Dr. Najib Asmani, Ketua Yayasan Kelola Lanskap Berkelanjutan, juga menyampaikan apa yang akan dilakukan Siti Nurbaya dalam memimpin KLHK lima tahun ke depan. Fokus masih terkait restorasi gambut dan mangrove, mengatasi karhutla, serta meningkatkan dan memperbaiki target PS.“Ya, masih persoalan yang sama. Memang program restorasi gambut dan mangrove, dan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan cepat. Harus fokus, sabar, dan butuh waktu panjang. Sehingga program ini jangan berhenti, dan tidak dapat diukur dari kerja lima tahun lalu. Kerja lima tahun lalu merupakan pelajaran guna memperbaiki sistem koordinasi dan strategi yang dilakukan. Betul, harus ada perbaikan atau perubahan,” kata Najib.Sementara PS, dapat dikejar dalam lima tahun ke depan, baik untuk mengatasi konflik agraria maupun menyelamatkan keberadaan masyarakat atau komunitas adat di Indonesia. “Menjaga keberadaan hutan alam tersisa,” ujarnya.Baca juga: Lahan Sawit Terbakar Hakim Putuskan Bayar Rp261 Miliar, Perusahaan di Kalteng Ini Bermasalah Sejak Lama Pendekatan budayaConie Sema, pekerja seni dan budaya di Palembang, mengatakan, terkait upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup di Indonesia selama ini, termasuk lima tahun pemerintahan Jokowi yang lalu, tampaknya pendekatan masih berpijak pada ekonomi dan hukum. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2019-015-03.json | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | Tiga Besar Persoalan Lingkungan Hidup yang Harus Diselesaikan Negara | “Selama ekonomi masih berbasis sumber daya alam dan rakyat tidak memiliki kekuatan modal, seperti lahan dan teknologi, maka pendekatan ekonomi hanya sebuah mitos, yang akhirnya memberikan luka bagi rakyat Indonesia. Jika terus dibiarkan, menjadi sebuah dendam dan kemarahan yang absurd, yang sebenarnya sudah kita rasakan saat ini,” kata Conie.Begitu pun pendekatan hukum, yang justru menjadikan masyarakat dendam pada negara atau pemerintahan, bukan melahirkan kesadaran. Kenapa? Sebab pelanggaran hukum yang mereka lakukan, seperti membakar lahan dan merambah hutan, bukan karena pilihan atau sikap, melainkan karena kondisi mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan teknologi.“Berbeda di negara maju, penegakan hukum dilakukan karena rakyatnya tidak memiliki alasan lagi untuk melanggar sebuah aturan. Ibarat menangkap seorang anak yang kelaparan karena mencuri sepotong roti.”Conie menyarankan, pendekatan yang dilakukan adalah budaya dalam menjalankan skema-skema yang dijalankan pemerintah. Misal, memahami nilai-nilai budaya dari sebuah masyarakat. Dari situ dilakukan dialog, yang kemudian mendorong mereka membangun nilai-nilai baru penuh komitmen dan kesadaran bersama terhadap kondisi lingkungan yang sudah tidak sama seperti di masa lalu.“Jika pendekatan budaya diutamakan, pengakuan lahan adat merupakan pilihan utama dibandingkan hutan kemitraan, hutan desa, maupun hutan kemasyarakatan dalam program PS,” ujarnya.Conie juga “mencemaskan” pernyataan Presiden Jokowi soal pengutamaan goal atau output. Sebab jika ini digunakan untuk industri berbasis sumber daya alam, seperti perkebunan, maka bukan tidak mungkin persoalan lingkungan ditepiskan guna mewujudkan target produksi. Namun jika digunakan untuk penyelamatan lingkungan dan sumber daya manusia itu sangat baik.“Perlu penegasan Presiden, hal ini diberlakukan pada pembangunan yang mana, atau program yang mana,” terang Ketua Teater Potlot ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | [CLS] Di sela pelaksanaan Konferensi Rio+20, Center for International Forestry Research (CIFOR) menerbitkan sebuah buku berjudul Analysing REDD+: Challenges and Choices. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari banyak pakar yang disunting oleh Arild Angelsen dan kawan-kawan ini bicara soal REDD+ yang terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu: Understanding REDD+(Memahami REDD+), Implementing REDD+ (Pelaksanaan REDD+) dan Measuring REDD+ (Pengukuran REDD+).Ini adalah buku ketiga dari CIFOR terkait isu REDD+, yang membahas soal desain dan implementasi awal REDD+, pelaksanaan di lapangan proyek REDD+, tantangan-tantangan dalam desain dan pelaksanaan yang efektif, kebijakan dan proyek REDD+ yang efektif, dengan garis besar konklusi:A. Sebagai sebuah IDE, REDD+ adalah sebuah kisah sukses yang merupakan sebuah pendekatan baru yang segar yang memberikan harapan dalam pendanaan yang berbasis hasil untuk melakukan upaya pencegahan dalam perubahan iklim.B. REDD+ menghadapi tantangan besar: kekuatan ekonomi dan politik raksasa masih terus berhadapan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Implementasi harus dikoordinasikan dengan berbagai level pemerintahan dan agen-agen pelaksana di lapangan. keuntungan harus dibagikan dan harus diseimbangkan demi efektivitas dan keadilan; hak kepemiikan dan pengeolaan tanah masih belum menemukan titik aman bagi masyarakat dan masih harus dibahas lebih lanjut secara transparan, sistem monitoring karbon dan referensi yang realistis di segala level sangat diperlukan untuk mendukung sistem yang berbasis atas hasil ini.C. REDD+ bisa mengkatalisasi perubahan: dengan sistem insentif yang baru, munculnya diskursus dan informasi baru, aktor-aktor baru dan koalisi kebijakan baru bisa menggeser kebijakan domestik dari sekedar ‘business as usual’ menjadi berorientasi lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | D. REDD+ bisa menggabungkan berbagai strategi di wilayah deforestasi yang tinggi: proyek ini bisa menggabungkan strategi yang bisa menegakkan peraturan dan mendukung daya hidup alternatif dengan insentif berbasis hasil, dan proyeki ini harus dilakukan di wilayah-wilayah deforestasi yang tinggi.E. Pilihan Kebijakan ‘No Regret’: kendati masa depan REDD+ masih belum jelas, para pemangku kepentingan perlu membangun dukungan dan koalisi untuk perubahan, invest dalam sistem informasi, dan mengimplementasikan kebijakan yang bisa mereduksi deforestasi dan degradasi hutan, untuk berbagai tujuan perubahan iklim.Editor utama buku ini secara khusus menyoroti seputar tantangan REDD+ baik secara praktis maupun politis. Mulai dari pengukuran dan monitoring tinggalan karbon, siapa yang mendapat uang dari REDD+, koordinasi diantara orang-orang lokal, pemerintah regional dan nasional. “Desain dan pelaksanaan REDD+ sangat menantang,” ucap Angelsen. “Bagian tersulit adalah bagian detailnya – saat anda memulai mengerjakan sisi spesifik REDD+, mulailah muncul konflik lebih banyak.”Bagian lain yang juga sulit adalah membangun sebuah sistem referensi untuk menentukan penilaian tinggalan karbon dalam sebuah proyek REDD+. Terutama untuk menentukan nilai insentif yang diterima oleh satu daerah karena menjaga tegakan pohon dan menjaga tutupan hutan. Ini adalah sebuah tugas berat, karena terkadang, data yang ada tidak valid di lapangan, dan membuka pintu-pintu konflik dengan masyarakat lokal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Khusus untuk kasus Indonesia, salah satu permasalahan mendasar adalah sistem data dan informasi antar-lembaga di berbagai level yang masih berantakan. Ketidaksinkronan data yang dimiliki lembaga di level nasional, seperti Departemen Kehutanan RI, dengan lembaga-lembaga pemerintahan lokal seperti Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan seterusnya menjadi satu masalah tersendiri. Seperti dibahas dalam Chapter 6 buku ini, Multiple Levels and Multiple Challenges for REDD+, dalam tabel 62 disebutkan: salah satu halangan untuk menentukan MRV (Measuring, Reporting and Verification) di Indonesia adalah perlu energi ekstra untuk menggabungkan data spasial dan tutupan lahan, serta menentukan peta tunggal untuk menentukan batas administratif dan konsesi.Sementara dari sisi kebocoran pendanaan, hal ini terkait erat dengan permainan politik lokal yang memiliki otoritas penggunaan dana dan menentukan kebijakan. Hal serupa juga dibahas dalam Box 6.1 Risks od Corruption in REDD+ : Lessons from Indonesia oleh Ahmad Dermawan. Dalam tulisan ini dibahas seputar koordinasi dalam penggunaan dana REDD+ yang turun untuk proyek masih jauh dari situasi ideal. Ahmad Dermawan menilai, salah satu tantangan terbesar adalah masih lemahnya penentukan batas area dari hutan negara.Misalnya dalam kasus permohonan izin untuk REDD+ sebagai program nasional yang bisa dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan RI, izin bisa dikeluarkan oleh lembaga ini. Namun tumpang tindihnya batas, serta tumpang tindihnya aturan serta otoritas dengan pemerintah di level lebih rendah (misalnya kabupaten) membuat izin yang dikeluarkan untuk proyek REDD+ seringkali berhadapan dengan izin tambang atau konsesi perkebunan di lapangan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buntutnya, tidak hanya soal batas. Namun hal ini membuat kebingunan di tingkat masyarakat lokal, dan membuat sebuah tantangan baru bagi REDD+ di lapangan: apa yang membuat REDD+ lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka di tingkat akar ketimbang tambang atau perkebunan? Kerja berat agen-agen lapangan REDD+ pun dimulai disini. Apalagi, dengan adanya sistem perhitungan karbon dengan berbasis hasil nyata yang akan menghitung tinggalan karbon di sebuah wilayah berdasar atas tutupan lahan dan tegakan pohon. Sistem ini membuat masyarakat takut untuk menerima REDD+ sebagai sebuah solusi.Dari hasil wawancara lapangan yang dimuat di dalam buku baru ini diketahui bahwa warga yang memahami ide dasar dari REDD+ sekitar 2 sampai 13% saja (untuk proyek di Ulu Masen, Aceh, KCCP dan KFCP). Lalu pemahaman soal program REDD+ lokal 6 sampai 27% saja. Artinya hanya rata-rata 10 persen orang lokal yang paham apa itu REDD+ di ketiga wilayah proyek tersebut, dan hanya sekitar seperempat dari penduduk yang paham soal program REDD+ lokal di tahun 2010.Pertanyaan umum lain yang muncul dari wawancara ini adalah seputar pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar hutan terkait program REDD+ ini. Hal lainnya adalah ketakutan akibat kegagalan proyek-proyek pemerintah di masa lalu yang berakhir dengan konversi lahan menjadi perkebunan, serta berurangnya akses memasuki hutan terkait REDD+. Ketiga faktor ini menyebabkan keraguan bagi masyarakat sekitar desa untuk bisa menerima REDD+ sebagai sebuah solusi tepat bagi mereka, tak hanya soal sumber daya di hutan, namun juga penghasilan.Secara teknis, buku baru ini memang sangat lengkap membahas kondisi terbaru dari REDD+ sebagai sebuah solusi untuk menekan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan, namun pendekatan yang dilakukan lewat buku ini cenderung kaku, berbasis data keras, dan langkah demi langkah yang disusun secara teratur. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Tentu ini sebuah hal positif jika dilihat dari sudut pandang pelaksanaan, namun beberapa prasyarat dasar, seperti tingkat kematangan birokrasi di sebuah negara, tingkat kerapihan data administratif terkait hutan dan lingkungan, serta tingkat keseriusan politik untuk membangun sistem REDD+ secara matang, menjadi masalah tersendiri untuk kasus Indonesia. Ancaman-ancaman korupsi (REDD+ melibatkan dana puluhan bahkan ratusan juta dollar), tumpang tindihnya kebijakan soal status lahan, serta lemahnya pengetahuan warga akibat lemahnya informasi, membuat kemajuan program REDD+yang dilakukan berjalan sangat lambat.Seperti dituangkan oleh Erik Olbrei dan Stephen Howes dari Australian National University dalam tulisan mereka soal kegagalan REDD+ di Kalimantan Forest Carbon Partnership:1. Target utama KFCP telah diturunkan secara drastis. Hanya sepuluh persen, dari target awal yang digembar-gemborkan, karena target awal terlalu bombastis.2. Perkembanga di lapangan sangat lambat. Blokade kanal-kanal utama belum dimulai, hanya 50.000 pohon yang ditanam, mekanisme pengukuran emisi belum tuntas, dan baseline emisi bahkan belum dijelaskan secara detail.3. Deforestasi dan konversi lahan gambut tetap berlangsung dengan cepat dan dalam skala besar di Indonesia. Penanaman dan ekspansi perkebunan sawit makin meluas.Senator Partai Hijau Australia, Christine Milne, bahkan menyebut proyek KFCP ini sebagai sebuah kegagalan total, akibat lambatnya perkembangan di lapangan, dan lemahnya pelaksanaan yang mengakibatkan menurunnya target capaian yang semestinya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Kegagalan-kegagalan ini dipicu oleh beberapa hal, terutama adalah minimnya akses informasi publik dan masyarakat lokal terhadap KFCP membuat mereka tidak memiliki informasi yang cukup transparan soal pelaksanaan proyek ini. Dan ketika proyek ini diturunkan targetnya, masyarakat tidak memilki gambaran luas soal hal ini, dan menimbulkan sebuah opini bahwa AusAID dan Negara Australia tidak serius dalam menangani proyek REDD percontohan mereka di Kalimantan.Contoh lain yang lebih nyata adalah pelaksanaan REDD di Aceh, di kawasan hutan gambut Rawa Tripa. Mantan Gubernur Aceh Irwandu Yusuf jutsru mengeluarkan izin untuk membuka perkebunan sawit bagi PT Kallista Alam, di saat proyek REDD berjalan, artinya political will yang lemah, digabung dengan administrasi data yang tidak terkoordinasi menjadi sebuah racun dalam proyek REDD ini. Masalah bukan muncul dari REDD+, tapi lebih pada kesiapan Indonesia itu sendiri yang menjalankan proyek ini secara jangka panjang.Selain itu, buku ini mungkin lupa menyoroti betapa faktor budaya sangat kental berbicara dalam setiap pelaksanaan proyek yang masuk ke sebuah wilayah. Kendati dianggap menjadi batu sandungan, jika gagal ‘menjinakkan’ faktor ini, namun salah satu kunci sukses dalam proyek pelestarian hutan dan menjaga tutupan hutan berbasis masyarakat, justru faktor budaya. Terlepas dari apakah ini program REDD+ atau tidak, yang terpenting hasilnya tetap sama dengan target program REDD+ ini, mereduksi emisi karbon dan menjaga tutupan hutan, serta membawa manfaat bagi masyaralat sekitar hutan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Salah satu contoh istimewa dalam hal ini adalah masyarakat Dayak Wehea, di Muara Wahau, Kalimantan Timur yang mengelola hutan adat mereka yang dimulai sejak 6 tahun silam. Tahun 2004. Ats inisiatif masyarakat, hutan dan desa ini mulai ditetapkan sebagai desa konservasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hutan lindung Wehea seluas 40 ribu hektar, secara resmi dilindungi oleh hukum adat Wehea. Setiap pelanggaran, baik itu membunuh binatang atau mengambil kayu tanpa izin di dalamnya, akan dikenakan sanksi yang tegas. Bahkan, kini warga dayak Wehea memiliki pasukan tersendiri untuk menjaga hutan lindung ini. Mereka disebut Petkuey Mehuey (PM) atau pasukan penjaga hutan.Pasukan ini terdiri dari anak-anak muda Wehea, yang secara bergantian dalam setiap shiftnya menjaga dan berpatroli keliling hutan lindung Wehea untuk melakukan monitoring dan membuat serta memperbaiki jalur-jalur wisata yang ada di dalam hutan ini. Tugas lain yang tak kalah penting, tentu saja memandu setiap peneliti atau wisatawan yang datang di hutan lindung Wehea dan menjelaskan setiap keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.Setiap shiftnya, berlaku selama dua bulan. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, mereka akan digantikan dengan tim lain yang sudah disiapkan. Proses ini sudah terjadi sejak pertamakali hutan lindung Wehea ditetapkan sebagai area yang harus dijaga oleh mereka. Secara resmi, PM ini sudah bertugas sejak tahun 2004 silam, dan terus berjalan hingga saat ini.Komitmen dan kerja keras warga Dayak Wehea, telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 silam. Ledjie Taq, sebagai Kepala Adat Dayak Wehea mendapat anugerah Kalpataru sebagai salah satu penggerak dan pelindung lingkungan di Muara Wahau. Penghargaan internasional bahkan telah diraih oleh Hutan Lindung Wehea, yaitu Schooner Prize Award dari Kanada, sebagai salah satu wilayah konservasi terbaik ketiga di dunia. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-036-14.json | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Buku Baru Analysing REDD+, Sudah Siapkah Indonesia Menjalaninya? | Hutan lindung Wehea kini juga merupakan sebuah objek pariwisata andalan, sekaligus pusat penelitian bagi dunia kehutanan. Sementara masyarakat bisa menghidupi diri mereka sendiri dengan bekerja di hutan sebagai penjaga hutan, pemandu wisata, tetap menjadi petani di desa mereka, menjual atraksi tahunan mereka yaitu Festival Panen Lomplai, dan tetap membiarkan tutupan hutan mereka terus bertambah.Dengan atau tanpa REDD+. Intinya, adalah memancing inisiatif masyarakat dan menomorsatukan masyarakat, dan menjauhkan dari segala janji-janji soal insentif yang justru memancing pertanyaan serta konflik, seperti beberapa kasus proyek REDD yang telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia hingga kini. Apa pun payung programnya, keseriusan pemerintah lokal dan peran masyarakat dalam menjaga alam, tetap jauh lebih utama.E-book dalam format PDF dapat diunduh di: sini [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-048-12.json | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | [CLS] Para aktivis penolak reklamasi Teluk Benoa Bali mendatangi Komnas HAM di Jakarta, Selasa (28/6/16) melaporkan tindakan kekerasan kala pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) 11 Juni di Lapangan Renon Denpasar. Dua aktivis ForBali, Suryadi Darmoko dan Adi Sumiarto mendapatkan intimidasi paksaan melepas baju bertema “Bali Tolak Reklamasi” dan pemukulan oleh aparat keamanan.“Saat itu PKB langsung dibuka Presiden Jokowi. Saya bersama teman-teman datang ke lokasi menggunakan kaos Bali Tolak Reklamasi. Dihadang aparat keamanan. Saya dilarang menyaksikan pembukaan PKB,” kata Suryadi, Direktur Walhi Bali.Tak hanya dia yang mengalami kekerasan, juga rekan-rekan aktivis tolak reklamasi Benoa. Kala interogasi kepolisian, terlontar ucapan larangan memakai baju bertema tolak reklamasi. Kala itu, beberapa aktivis ForBali dikumpulkan di satu titik dan dihadang menyaksikan gelaran itu.“Saat itu, terjadi perdebatan panjang. Kami merasa tak melanggar aturan, tak ada aturan melarang penggunaan baju tolak reklamasi. Kami memilih bertahan. Saya dan teman mengatakan, akan melihat pembukaan di pinggir, tak di depan Presiden. Tetap ditolak. Kami harus ganti atau buka baju,” katanya.Akhirnya, aparat mengeluarkan teriakan dan memaksa para aktivis keluar acara. Moko bertahan di lokasi didorong diduga oleh aparat kepolisan atau TNI. Hingga terjadi pemukulan. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2016-048-12.json | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | “Saya terkena pukulan di rahang sebelah kanan sampai kepala berkunang-kunang. Rekan saya Adi Sumiarta terkena pukulan di leher kiri bagian belakang tiga kali. Pukulan sangat terlatih dan di titik melumpuhkan kami. Kami pikir itu itu aparat.” Saat penghadangan, katanya, Moko ingat betul di sekitar lokasi ada kepolisan. “Saya mencatat nama dari I.B. Aditia M.B. Saya lihat jelas, dia sejak awal aktif mengumpulkan kami di satu titik. Dia juga mengejar rekan lain. Saat pemukulan, ada beberapa polisi berjaga. Tak jauh dari situ ada pos polisi. Pelarangan mengenakan baju tolak reklamasi disaksikan langsung bahkan oleh kepolisan,” katanya.Selebihnya dia tak melihat jelas. Moko beranggapan, aparat keamanan di lokasi tahu persis terjadi pemukulan. Dalam tayangan video yang didokumentasikan, jelas ada pembiaran dari kepolisan.“Saat itu yang menggunakan baju tolak reklamasi sekitar 10 orang, mengalami pemukulan dua orang.”Dia berharap Komnas HAM memantau serius proyek reklamasi Teluk Benoa, supaya tak ada intimidasi ataupun pengekangan kebebasan berekspresi dan pemukulan.I Made Ariel Suardana, Tim Advokasi ForBali mengatakan, laporan ke Komnas HAM terkait banyak pemberangusan, penurunan, penghilangan baliho Bali Tolak Reklamasi. Termasuk intimidasi dan ancaman psikologis. “Kami juga sertakan rangakaian kronologis dan rekaman video delapan adegan.”Dia meminta Komnas HAM segera menyelidiki pelanggaran HAM ini. Dia berharap, Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi agar pelaku mendapatkan sanksi baik pidana maupun administratif berupa pemecatan.“Dalam pemukulan dan pemaksaan pelepasan atribut atau baju, ada tindakan aktif oleh orang-orang memakai baju bertuliskaan Turn Back Crime. Apakah mereka dari TNI, Polri atau bahkan preman? Kami serahkan kepada Komnas HAM. Jika dari TNI atau Polri, harusnya dapat ditindak pidana maupun administratif.” | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2016-048-12.json | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Dia yakin, pelarangan ini oleh aparat Negara. Apalagi, setiap perdebatan, selalu dia mengatakan ada perintah atasan. “Kami yakin, tindakan ini terstruktur atas perintah dan komando.”Juru bicara Walhi Nasional Khalisah Khalid mengatakan, Komnas HAM harus konsen dan memberikan perhatian pada kasus ini selain proyek reklamasi Benoa sendiri yang banyak indikasi pelanggaran HAM. “Ini sistematis buat membungkam suara kritis masyarakat menolak reklamasi.”Kejadian ini, katanya, bukan kali pertama. Intimidatif, katanya, seringkali terjadi, misal, Presiden datang ke Bali. Dia merasa aneh karena aparat dan pemerintah daerah seakan-akan meutupi aksi kritis masyarakat menolak reklamasi. Seolah, katanya, ingin menunjukkan kepada Presiden bahwa di Bali tak ada penolakan reklamasi Benoa.“Padahal nyata upaya perlawanan masyarakat makin masif di hampir semua bendesa adat. Ini lucu, era terbuka, para pihak itu mencoba membohongi Presiden. Kami sudah menyampaikan ini ke semua institusi negara termasuk Presiden,” ujar dia.Kini sudah ada pernyataan resmi 38 bendesa adat menolak reklamasi Benoa. Mereka dari Badung, Denpasar, Gianyar dan Karangasem. Di hamper semua wilayah Bali, penolakan juga dilakukan organisasi pemuda adat.Komisioner Komnas HAM Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Siane Indriani mengatakan, hal krusial dalam reklamasi di Teluk Benoa dimulai kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Perpres 51 tahun 2014. SBY mengubah Teluk Benoa dari awal kawasan konservasi menjadi pemanfaatan hingga memungkinkan masuk reklamasi. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-048-12.json | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Masyarakat Bali, katanya, menganggap Benoa, wilayah sangat penting. Sosialisasipun tak terbuka dan hanya sebagian. “Walaupun dijelaskan reklamasi akan memberikan dampak ekonomi tetapi belum clear mengapa wilayah konservasi jadi pemanfaatan. Kalau alasan ada pendangkalan, tol dan pelabuhan, kan harusnya mengapa dibangun? Kalau memang konservasi, seharusnya kembalikan lagi.”Tambah lucu lagi kala muncul istilah revitalisasi yang ternyata pengembangan kawasan wisata modern. Ada beberapa hal membuat masyarakat taka man dengan Bali sebagai kawasan adat dan budaya, tempat suci upacara melasti. Belum lagi, katanya, masyarakat Bali khawatir reklamasi akan mempengaruhi ekonomi masyarakat karena akan banyak tenaga asing masuk.Dari sisi lingkungan hidup, katanya, juga berpotensi merusak. “Kita menunggu hasil Amdal, semula bakal selesai April atau Mei, sampai sekarang belum selesai. Saya sudah turun ke lapangan beberapa kali bertemu masyarakat adat.” Dia khawatir, kala reklamasi berjalan, khawatir terjadi konflik horizontal antara orang-orang pro dan kontra. “Ini ada semacam gerakan yang kalau tak disikapi serius oleh pemerintah pusat, konflik horizontal bisa terjadi.”Dalam jangka panjang juga ada kekhawatiran. Selama 30 tahun kawasan itu dikuasai swasta. Kondisi ini akan berpengaruh pada keamanan. Bisa saja, katanya, kawasan reklamasi itu jadi jalur narkoba masuk.Dia sudah bertemu Gubernur Bali. Gubernur mengatakan, kalau reklamasi kebijakan pusat. Gubernur bilang, pemda tak punya kewenangan lagi. “Katanya itu kewenangan Presiden. Kami meminta Presiden tegas. Kami ingin reklamasi dikaji ulang. Kalau masyarakat merasakan manfaat, tentu mereka mendukung. Kalau tak membawa manfaat, ya otomatis menolak,” kata Siane. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-048-12.json | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Alami Kekerasan dan Intimidasi, Aktivis Tolak Reklamasi Benoa Lapor Komnas HAM | Dia meminta, pemerintah mengajak masyarakat berdialog terbuka mengenai kebijakan ini. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat kalah karena investor. Komnas HAM, katanya, akan fokus memantau berbagai proyek reklamasi. Tak hanya Bali, juga daerah lain seperti Manado dan Jakarta. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2016-005-20.json | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | [CLS] Hari itu, para pecinta anjinga dan kucing berkumpul di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Sebuah komunitas pecinta anjing bernama Dog Lovers Tomohon (DLT) mendeklarasikan diri dengan menggelar Fun Dog Festival, vaksin rabies gratis serta kampanye perlindungan anjing. Kegiatan yang digelar Sabtu (10/12/2016) itu diberi tema “Dari Tomohon untuk Sulawesi Utara Bebas Rabies dan Peduli Kesejahteraan Hewan”.Sekitar 350 peserta turut meramaikan lomba-lomba yang telah diagendakan, misalnya Fun Dog Show, Fun Dog Race dan Fun Dog Fashion Show.Panitia juga menyertakan kategori khusus, yaitu anjing kampung. Kategori ini disertakan bukan tanpa alasan. Mereka ingin menyampaikan bahwa anjing kampung, seperti jenis lainnya, adalah sahabat manusia, bukan hewan konsumsi.“Kalau ada orang yang menilai anjing kampung untuk dikonsumsi, maka bagi kami mereka adalah sahabat,” demikian dikatakan Nicky Polii, ketua Dog Lovers Tomohon ketika ditemui Mongabay, Sabtu (10/12/2016).Dalam kegiatan ini, DLT memang menyatakan akan konsisten menyuarakan pesan-pesan perlindungan dan kesejahteraan anjing. Sebab, menurut Nicky, selama ini banyak masyarakat luar mengenal kota Tomohon lewat pasar ekstrimnya. Sehingga, kehadiran mereka diharap dapat mengubah pandangan tersebut secara perlahan-lahan.“Kami coba menunjukkan bagaimana menyayangi, memperlakukan dan bertindak secara bertanggung jawab sebagai pemilik anjing. Karena, harus disadari, kehidupan anjing bergantung pada pemiliknya,” ujar Nicky.Deklarasi DLT juga dihadiri Animal Friends Manado Indonesia (AFMI). Di sana, mereka mengkampanyekan anti kekerasaan terhadap hewan peliharaan, atau yang mereka sebut say no to Cat and Dog Meat. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-005-20.json | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | Ada beberapa poin kampanye yang mereka tekankan. Pertama, soal kesejahteraan hewan termasuk pet ownership, yaitu tanggungjawab pemilik terhadap hewan peliharaannya. Kemudian, anti Dog and Cat Meat, yang beranjak dari penilaian masih tingginya tingkat konsumsi terhadap dua jenis binatang ini.“Kampanye AFMI menyesuaikan dengan karakter mayoritas masyarakat di Sulawesi Utara. Tidak dilakukan secara frontal. Kami percaya, secara perlahan-lahan, kesadaran masyarakat terkait perlindungan anjing akan semakin membaik,” kata Frank Delano Manus, Program Manajer AFMI.Sejauh ini, pihaknya berupaya membagikan pengetahuan tentang kesejahteraan hewan, serta memperkenalkan peraturan terkait tindak kekerasan terhadap binatang peliharaan, semisal anjing dan kucing.“Misalnya, kami masih menemukan, ada aparat yang belum tahu pasal untuk menjerat pelaku peracunan anjing. Padahal, sudah jelas, ada pasal-pasal yang mengatur tentang peracunan. Bisa dilihat di pasal 302 KUHP tentang kesejahteraan hewan,” tambah Frank.Pada Juni 2015 silam, AFMI telah membuat petisi di change.org untuk mengajak masyarakat menghentikan penyelundupan, perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing di Indonesia.Dalam petisi itu, mereka berharap, pemerintah mau menerapkan larangan lengkap tentang penjualan, penyelundupan, perdagangan dan konsumsi anjing dan kucing di seluruh Indonesia, dengan menegakkan KUHP 302 dan UU Perlindungan Hewan.“Masyarakat yang modern butuh penegakan UU Perlindungan Hewan. Kami juga mohon dukungan semua pecinta hewan dan suporter untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa membela diri sendiri,” demikian diserukan AFMI dalam change.org.Hingga kini, petisi yang ditujukan pada Menteri Pertanian dan Peternakan, Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata itu, telah menarik 20.322 tandatangan dukungan. Vaksin untuk Memerangi Rabies | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-005-20.json | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | Dalam kegiatan itu, Dog Lovers Tomohon juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan kota Tomohon untuk melakukan vaksinasi, pemeriksaan dan pengobatan gratis. Sebab, virus rabies yang salah satunya disebarkan oleh anjing dinilai menjadi ancaman di kota Tomohon.Drh John Karundeng mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Utara menjadi daerah dengan kasus rabies tertinggi di Indonesia. Namun, ia lupa angka tepatnya. “Di Tomohon, misalnya, untuk tahun 2016 ada 12 kasus positif rabies pada anjing,” kata dia.Sebelumnya , pemerintah kota Tomohon juga sudah melakukan pengadaan vaksin rabies sesuai jumlah hewan penyebar rabies, misalnya anjing, kucing dan kera. Diperkirakan jumlahnya mencapai 11ribu. Binatang yang sudah divaksin, diberi kalung sebagai tanda. Pemkot juga mengadakan laboratorium untuk pemeriksaan rabies yang rencananya mulai beroperasi tahun depan.“Kebetulan, saat ini, Dog Lovers Tomohon launching, mereka minta kegiatan vaksinasi maka kami mendukung. Kegiatan ini sangat relevan dengan program dari dinas. Terutama terkait Undang-Undang kesejahteraan hewan, seperti, bebas dari rasa haus, lapar, rasa takut dan tidak tertekan.”Terkait kampanye, say no to Cat and Dog Meat, John Karundeng mengkategorikan tiga jenis hewan yaitu, hewan produksi dan ternak, hewan kesayangan dan hewan eksotis. “Hewan produksi dan ternak itu seperti sapi, ayam, kambing dan domba. Hewan eksotis ya hewan-hewan liar. Sementara, hewan kesayangan contohnya anjing dan kucing,” pungkasnya. Perda Rabies untuk Melindungi AnjingVaksinasi dalam kegiatan itu merupakan bagian dari program pemerintah kota dalam memerangi rabies. Terkait permasalahan itu, Pemkot Tomohon sedang memproses peraturan daerah tentang Rabies. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-005-20.json | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | Begini Ajakan Melindungi Anjing dari Kota Tomohon | “Walikota Tomohon telah menyerahkan draft perda tersebut ke DPRD kota Tomohon. Sudah ada pula pandangan umum dari fraksi-fraksi. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Tahun depan sosialisasi,” terang John Karundeng.Frank Delano Manus menambahkan, AFMI juga mendukung program pemerintah dalam penyusunan perda Rabies. Diyakini, jika perda itu berhasil dirampungkan, maka tingkat konsumsi daging anjing dan kucing bisa ditekan. Sebab, perda itu nantinya akan membatasi penjualan di pasar, mengawasi lalu-lintas perdagangan antar provinsi, hingga pengawasan daging.“Kami berharap, perda itu bisa segera dirampungkan. Sehingga, Tomohon bisa jadi pilot project, sebagai kota di Indonesia tengah hingga timur yang pertama menjalankan fungsi animal control untuk rabies, kesejahteraan hewan serta lalu-lintas perdagangan,” harapnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-007-01.json | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | [CLS] Musisi jalanan yang tergabung dalam grup “KePAL” punya misi bahwa “Setiap orang adalah seniman dan setiap tempat adalah Panggung”. Mereka memiliki idealisme untuk terus “Bermain Seni Bersama Rakyat.” Sudah tiga album mereka buat, hampir semuanya berisi kritik terhadap ketidakadilan negara terhadap rakyatnya, militerisme yang masih terjadi, korupsi hingga kapitalisme. KePAL dengan personil Gonzales (vokal), Tole (Gitar), Otenk (Bass) dan Abdi (Drum/Jimbe) saat ini sedang menyiapkan beberapa lagu tentang isu lingkungan.Kegelisahan KePAL terhadap kondisi bumi yang semakin tua karena polusi, hutan semakin sedikit, penebangan liar, pengerukan tambang yang terus-menerus, serta ekosistem yang berantakan membuat mereka menciptakan single berjudul “Selamatkan Bumi Kita.” Lagu yang dibawakan dengan aliran musik Country ini pertama kali mereka bawakan pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh Mongabay Indonesia, pada 14 November 2012 silam, di 1/15 Coffee, Jalan Gandaria, Jakarta Selatan.Mongabay Indonesia : Apa alasan KePAL, sehingga berpikiran untuk menciptakan single “Selamatkan Bumi Kita” ?KePAL: Kami melihat kondisi Bumi ini semakin tidak bersahabat dengan manusianya. Musim hujan dan kemarau sudah tidak teratur lagi rentang waktunya. KePAL sadar bahwa ini adalah ulah kerakusan manusia dan para pemilik modal yang terus merusak hutan, mengeruk tambang dengan skala besar, pemerintah semakin berpihak dengan pemodal dengan kebijakan yang mereka keluarkan dan nyaris tidak ada yang berpihak pada masyarakat kecil, apalagi untuk kelestarian lingkungan. KePAL tidak bisa merubah kebijakan yang ada dibuat oleh pemerintah dan yang ada di Senayan dengan melakukan lobby politik, karena kami hanya pengamen jalanan. Semua keprihatinan kami hanya bisa terlampiaskan melalui lagu-lagu yang terus kami ciptakan dan sampaikan melalui bait-bait lirik dan irama musik. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204] |
2012-007-01.json | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | Kami muak dengan bualan janji politik pemimpin negara ini katanya mau menyelamatkan hutan, mengurai emisi karbon atau menghentikan perijinan penambangan. Itu semua bohong. Buktinya, penambangan masih terus terjadi, hutan masih terus berkurang, illegal logging masih ada. Ini semua akan terus terjadi, selama pemerintah dan aparat penegak hukum masih terus tunduk dengan penguasa modal yang jelas-jelas merusak lingkungan kita.Mongabay Indonesia : Menurut KePAL, bagaimana dengan kepedulian masyarakat kita terhadap kondisi lingkungan dan bumi ini ?KePAL: Kami kira sikap egois, pragmatis dan ketidakpedulian masyarakat kita masih sangat tinggi. Bagaimanapun juga masyarakat jugalah yang menjadi penyebab timbulnya segala permasalahan lingkungan yang kita alami saat ini. Masih ada dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan di sekitar kita maupun lingkungan global. Hanya karena memiliki uang, kita tidak mengindahkan peringatan dan himbauan untuk melakukan penghematan energi. “Karena saya mampu membayar berapapun tagihan listrik yang ada, jadi terserah saya, memakai listrik sesuka hati saya” ungkapan ini masih sering kita dengar dikalangan masyarakat. Coba kita pikirkan bersama, berapa banyak energi dan sumber daya yang harus terbuang sia-sia hanya karena orang-orang yang sombong dan egois ini ingin menikmati kenyamanan mereka sendiri, tanpa memikirkan dampaknya yang meluas. Berapa banyak energi dan sumber daya yang terbuang sia-sia hanya karena mereka ingin terlihat tampil bergengsi.Mongabay Indonesia : Dalam single baru ini, punya pesan tentang Energi terbarukan (matahari), mengapa dan dari mana munculnya ide tersebut ? | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-007-01.json | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | KePAL: Lagu ini punya pesan sekaligus kampanye kami untuk pemerintah dan pembuat kebijakan serta mengajak masyakarakat untuk menggunakan energi di yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi matahari. Indonesia dengan luasan pesisir pantainya bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik bertenaga angin. Di daerah pegunungan bisa dengan tenaga turbin, gunung apa yang masih aktif bisa di manfaatkan tenaga panas buminya untuk sumber energi. Lagu ini punya pesan positi kesana. Kami melihat banyak di belahan dunia lainnya yang sangat membutuhkan tiap tetes BBM yang kita nikmati, tiap tetes air bersih yang kita nikmati, dan hal-hal mendasar lainnya untuk mendukung kehidupan mereka. Untuk itu mari ,berhemat dalam segala tindakan dari apa yang anda bisa lakukan. Apa yang anda lakukan adalah untuk generasi penerus anda sendiri.Mongabay Indonesia : Lalu, apa yang membuat negara ini belum beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan ?KePAL: Kami yakin itu semua karena kepentingan pemodal. Kita semua tahu, bahwa kepemilikan pertambangan minyak, gas dan batubara di negara ini sangat banyak dikuasai oleh negara asing dari pada dikuasai negara sendiri. Artinya, kita bisa melihat, pemerintah kita sangat pro terhadap investor. Selama ini masih terus terjadi, maka tidak akan pernah ada peralihan penggunaan energi terbarukan. Data yang kami peroleh dari kawan-kawan JATAM meyebutkan hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara. Itu semua belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi dan tambang galian C. Jumlah ini, semakin memperjelas kemana kebijakan energi pemerintah akan berpihak,Mongabay Indonesia : Apa harapan KePAL terhadap pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan di negara ini ? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-007-01.json | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | KePAL: Manusia Egois dan Tak Pernah Memikirkan Dampak Perilaku Terhadap Alam | KePAL: Jujur saja, berharap kepada pemerintah bagi kami adalah suatu kebodohan. Kami hanya ingin berkarya lewat lagu atas apa yang menjadi kegelisahan kami. Lewat lagu inilah pesan-pesan kami yang mungkin juga menjadi kesamaan dengan masyarakat lainnya kami sampaikan. Entah, di dengar atau tidak dengan pemerintah, tidak penting bagi kami. Paling tidak, diri kami sendiri sudah menyampaikan apa yang terjadi saat ini, yang akan datang dan solusi lewat karya lagu, bahwa bumi itu sudah semakin tua dan tidak akan pernah sanggup lagi menampung segala ego dan keserakahan manusia. Lewat sebait lirik lagu kami berpesan “Terus-terusin sajalah, kau keruk bumi dengan tingkahmu. Saat pohon terakhir telah kau tebang, maka uang dan hartamu tak ada artinya.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-043-11.json | Taman Nasional Pulau Komodo: The New 7 Wonders! | Taman Nasional Pulau Komodo: The New 7 Wonders! | [CLS] Sebuah kabar baik datang untuk Pulau Komodo. Setelah melalui proses klarifikasi yang panjang, Taman Nasional Komodo akhirnya dinobatkan jadi salah satu New 7 Wonder of Nature (tujuh keajaiban baru dunia). “Dengan demikian, seluruh suara yang mendukung Komodo dalam kompetisi ini sudah sah dan diakui oleh penyelenggara kompetisi, New 7 Wonders Foundation,” kata Ketua Pendukung Pemenangan Komodo, Emmy Hafid, di Markas Pusat PMI Jakarta, Rabu (16/5).Direktur Komersial New 7 Wonders of Nature, Jean Paul De La Fuente, mengucapkan selamat atas keberhasilan Pulau Komodo menjadi salah satu New 7 Wonders of Nature. “Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia. Kami tidak ragu memasukan Taman Pulau Komodo ke dalam New 7 Wonders of Nature,” ujarnya.Duta Besar Komodo dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Komodo, Muhammad Jusuf Kalla, mengatakan, kemenangan Taman Nasional Komodo tersebut setelah dipilih oleh 200 juta pemilih di seluruh dunia. “Ini adalah dari suatu perjalanan panjang bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita melestarikan komodo dan habitatnya,” ungkapnya. Selain itu, kemenangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar pulau ini. “Tantangan ini jauh lebih berat dari memenangkan Komodo sebagai New 7 wonders of Nature,” tandasnya.Ditururkan JK, proses pemilihan Pulau Taman Komodo dalam New 7 Wonder of Nature ini dibutuhkan proses yang sangat panjang, yakni mulai November tahun lalu dan dibutuhkan beberapa bulan audit.Presiden New 7 Wonders of Nature, Eamonn Fitzgerald mengatakan, ketujuh keajaiban itu, masing-masing Amazon, Ha Long bay, Iguazu Falls, Jeju Island, Komodo Island, Puerto Princesa Underground River, dan Table Mountain. [SEP] | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2016-023-07.json | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | [CLS] Pesan dari Seasoldier, dalam menjaga lingkungan, termasuk laut. Foto: Della SyahniSabtu pagi (8/10/16) di Taman Krida Loka, Senayan, Jakarta, tampak puluhan stand berdiri meramaikan Festival Laut yang diselenggarakan Greenpeace Indonesia. Ada stand bikin produk dari barang bekas, perikanan berkelanjutan sampai FroBali yang menyerukan penyelamatan Teluk Benoa Bali, dari reklamasi.Ada Bocil Incorporation. Mereka membuka stand pelatihan bikin scrapbook dari barang bekas untuk anak-anak. Komunitas ini diinisiasi remaja putri bernama Lytha.Mulanya Lytha iseng membuat scrapbook dari barang bekas di rumah, untuk hadiah ulangtahun teman-teman dekat. Banyak teman dia tertarik dan mulai memesan. Lythapun merekrut beberapa teman untuk membantu dan mulai memasarkan dengan merek Bocil Incorporation.Kini Bocil menerima pesanan berupa undangan pernikahan, ulangtahun, scrapbook, album, marchandise, souvenir, dan lain-lain. Bahan-bahan biasa dari sampah percetakan maupun teman-teman yang memiliki barang bekas bisa diolah.***Masih ingat sebuah kampanye diinisiasi Nadine Chandrawinata terkenal dengan #seasoldier? Ikutan juga di Fesvital Laut ini. Ia kampanye menjaga dan meminimalisir kerusakan lingkungan dimulai dari diri sendiri.Kampanye ini terkenal dengan gelang #seasoldier sebagai simbol pengingat tanggungjawab setiap soldier untuk menjaga lingkungan.Menurut Winda, relawan, menjadi seasoldier dengan cara sederhana seperti bijak menggunakan tisu, tak memetik edelweis saat mendaki gunung, dan stop nonton pertunjukan lumba-lumba. Bisa, stop beli barang-barang dari gading gajah, selalu gunakan reusable bag saat belanja, sampai tak menerbangkan balon ke udara saat perayaan apapun.“Kita tak pernah tau sampah balon jatuh di mana,” katanya. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125] |
2016-023-07.json | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Ada juga Srikandi Divers, komunitas pertama penyelam perempuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Stand mereka di Festival Laut bersama Walhi Jakarta, ForBALi dengan pesan utama tolak reklamasi.Stand lain lagi, Save Mugo. Komunitas ini berdiri karena miris melihat alih hutan lindung (hutan mangrove) menjadi lahan produksi berupa tambak secara berlebihan di Muara Gembong, sekitar dua jam dari Kota Bekasi.Menurut salah satu relawan Save Mugo, Akhyarul Umam, alih fungsi hutan ini menyebabkan greenbelt jebol di beberapa titik daerah pesisir Muara Gembong (Mugo).Dampaknya, populasi lutung Jawa, terancam punah karena tempat hidup makin sempit dan perburuan juga tinggi.“Banyak orang percaya, lutung, apalagi yang masih muda, bisa jadi obat kuat. Jadi mahal di pasaran,” katanya.Perubahan fungsi juga menyebabkan abrasi hingga beberapa desa, seperti Kampung Bungin dan Kampung Buting Jaruju, tenggelam. Komunitas ini, juga fokus sanitasi dan air bersih, dan kemiskinan.Umam berharap, melalui kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat peduli pada Muara Gembong.Greenpeace merangkul berbagai komunitas lingkungan hidup mulai Save Shark Indonesia, #SeaSoldier, Marine Science and Technology Diving School,Bocil Incorporation, dan Fish n Blues. Juga, Galeri Foto, Backpacker Jakarta, Jakarta Osiji Club, Save Mugo Movements, Seambodive, Terangi, ForBALI, Yayasan Mangrove, Yayasan Air Indonesia, Walhi Jakarta, Srikandi Divers, Greeners.co, dan lain-lain.Festival ini terasa lengkap dengan kehadiran Fish n Blues, usaha pengolahan laut sehat dan bertanggungjawab. Saat festival, stand ini menjual bakso tenggiri, nasi bakar tuna, dan pastel kerang. Setiap makanan laut dijamin dari penangkapan berkelanjutan.Pastel kerang Rp25.000 per kotak, misal, dari Pantai Genjeran Surabaya, diolah oleh ibu-ibu nelayan. Kerang ditangkap dengan tangan dan tuna dengan pole lines. | [0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484] |
2016-023-07.json | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Makin siang, festival makin heboh dengan hiburan band musik Eclat. Pengunjung makin ramai dan sebagian membawa anak-anak mereka untuk berakhir pekan.Rangkaian kegiatan juga ada talkshow menghadirkan Suzy Hutomo dari Greenpeace, Riyanni Djangkaru (Save Shark Indonesia) dan Whulandary Herman, Putri Indonesia 2013.Diskusi ringan dipandu artis Ramon Y Tungka ini juga menghadirkan Agus Darmawan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.Dalam talkshow Suzy menyoroti ‘prestasi’ Indonesia sebagai negara terbesar kedua pengirim sampah ke laut. Menurut dia, hal karena banyak pengelolaan sampah tak baik, berakhir ke laut.Mengatasi ini, Suzy mengingatkan metode 3R, bisa mulai dari diri sendiri di rumah. Reduce, menolak menggunakan kemasan plastik, stereoform dan botol minuman kemasan. Reuse, membeli barang bisa digunakan kembali, dan recycle, mulai memisahkan sampah rumah tangga antara organik dan non organik.“Saya pribadi mencoba menuju zero waste,” ucap Suzy.Ryanni, mewakili Save Shark menyoroti Indonesia sebagai negara ke lima penghasil sirip hiu terbanyak. Masyarakat, katanya, perlu mengubah pandangan, tak hanya tentang larangan mengkonsumsi hiu, lebih jauh dampak konsumsi itu. “Hiu adalah predator penjaga keseimbangan ekosistem laut.”Menjawab ini, Agus Darmawan mengatakan, Indonesia memiliki 200 spesies hiu dan pari. Semua jenis ini, sesuai konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, CITES, salah satu jenis di Indonesia yakni hiu gergaji termasuk dalam appendix 1.Ada dua jenis appendix 2, boleh diperdagangkan dengan kontrol ketat (kuota) yakni hiu koboi dan hiu martil.Dalam konvensi tahun ini, tiga jenis hiu masuk ke appendix 2, yakni silky shark, hiu tikus dan hiu monyet. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068] |
2016-023-07.json | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Cerita Festival Laut 2016: dari Memanfaatkan Barang Bekas sampai Penyelamatan Hiu | Juru kampanye Greenpeace Arifsyah Nasution mengusulkan pemerintah melarang konsumsi dan perdagangan semua hiu. Sebab, katanya, banyak hasil penelitian ilmiah menyatakan sekitar 60% hiu di Indonesia rawan terancam punah.Pada festival ini juga deklarasi visi dan prinsip-prinsip dalam mendukung kampanye global Break Free From Plastic. Deklarasi dibacakan dan ditandatangani perwakilan semua komunitas yang ikut Festival Laut 2016. [SEP] | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2017-029-13.json | Mahasiswa Ini Buat Alat Pengering Kerupuk Hemat Energi | Mahasiswa Ini Buat Alat Pengering Kerupuk Hemat Energi | [CLS] Fandri Christanto, mahasiswa semester akhir Jurusan Teknik Elektro, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jawa Timur, ini memang kreatif. Ia berinovasi merancang alat pengering kerupuk, didasari keinginan untuk membantu orangtuanya yang merupakan pengusaha rumah tangga kerupuk di Mojokerto.Tekad kuat Fandri untuk menciptakan alat ini muncul setelah melihat lamanya proses pengeringan kerupuk yang mengandalkan sinar mentari. Kerupuk dijemur hingga seharian. Namun, bila hujan turun, kerupuk mentah yang masih basah tidak akan kering maksimal, butuh penyinaran tambahan.“Saya membuat alat ini karena terinspirasi orangtua yang memang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kerupuk. Ketika musin hujan, susah mengeringkan kerupuk, tidak ada sinar matahari dan juga memerlukan tempat yang luas,” ujarnya. Baca: Afis Sabi Masrury, Mahasiswa Kreatif Pencipta Alat Pendeteksi Ikan Dibantu dosen pembimbing, Fandri merancang alat berukuran 120 x 260 cm, dan tingginya sekitar 240 cm tersebut. Alat ini bisa menggantikan peran panas matahari sehingga produksi kerupuk tetap normal, bahkan lebih optimal.“Alat ini dirancang untuk mengeringkan kerupuk dalam jumlah banyak. Juga, tidak perlu lapangan luas untuk menjemurnya. Waktu pengeringan lebih cepat dan wadahnya lebih efisien,” katanya. Bila proses pengeringan kerupuk yang mengandalkan sinar matahari memakan waktu seharian, alat ini cukup 90 menit. Kapasitas atau daya tampungnya sekitar 50 – 60 kilogram untuk satu kali proses pengeringan.“Bahan bakar LPG digunakan sebagai pemanas, sedangkan listrik untuk menyalakan blower dan sistem otomasi. Listrik hanya memakan daya sekitar 72 watt sementara LPG ukuran tiga kilogram bisa dipakai untuk tiga kali pengeringan,” lanjut Fandri. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-029-13.json | Mahasiswa Ini Buat Alat Pengering Kerupuk Hemat Energi | Mahasiswa Ini Buat Alat Pengering Kerupuk Hemat Energi | Dosen pembimbing dari Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Andrew Joewono mengungkapkan, alat pengering kerupuk ini hemat energi karena memanfaatkan angin panas yang terus diputar. Terdapat saluran khusus yang memastikan angin panas yang ditiupkan ke kotak pengeringan tidak ada yang keluar. Diputar kembali ke kotak.“Mesin ini ada tiga bagian, ada rak pengeringan, rak pengarah, dan blowing angin panas. Metode pengeringannya menggunakan angin panas. Angin diputar untuk dimasukkan kembali, sehingga tidak ada angin panas yang terbuang. Ini yang menjadikannya lebih hemat,” terangnya. Alat pengerin kerupuk ini juga dapat dipakai untuk mengeringkan ikan asin, keripik, serta produk makanan lain. Selain itu, Andrew mengatakan, alat ini juga pernah digunakan untuk mengeringkan pakaian pada usaha laundry.“Tidak hanya kerupuk atau sejenisnya, tapi juga hal lain yang selama ini memerlukan panas matahari. Karena alat ini mengandalkan angin panas, tidak tidak perlu khawatir lagi bila sinar mentari tertutup awan atau pada kondisi cuaca tidak menentu,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-020-11.json | Air Mata Bengawan Solo | Air Mata Bengawan Solo | [CLS] “Bengawan Solo…Riwayatmu ini…Sedari dulu…Jadi perhatian insani…Musim kemarau…Tak seberapa airmu…Di musim hujan…Air meluap sampai jauh…”Begitu alunan lagu Bengawan Solo, karya Gesang. Terdengar mengalun.Mendengarkan kembali lagu Bengawan Solo, sama dengan membuka lembaran buku sejarah. Walau kini bisa jadi amat berbeda.Bengawan berarti sungai besar. Sementara Solo, merujuk pada Desa Sala atau sekarang dikenal dengan Kota Solo. Bengawan Solo berarti sungai besar yang jadi entitas Kota Solo.Pada masa pendudukan Belanda tahun 1940, Gesang muda bersantai di tepian Bengawan Solo menyaksikan betapa besar sungai ini.Sungai dengan air begitu jernih. Ikan-ikan meloncat riang. Sungai ini juga tempat warga Solo mandi atau sekadar melepas penat dengan memancing ataupun bermain air.Solo, tempat saya tinggal sedari kecil, kini menyisakan pertanyaan mengenai aspek penghargaan terhadap air. Termasuk, pertanyaan soal air jernih kebanggaan Kota Solo, yang kini hilang.Di rumah-rumah warga, air disuplai langsung dari Sungai Bengawan Solo. Terhitung sejak 2018, keran-keran kami mengucurkan air berwarna cokelat tak berbau. Kami menyebutnya air teh. Bila hujan turun deras, air berubah jadi seperti kopi beserta ampasnya.Sehari-hari, kami gunakan air Bengawan Solo untuk mandi, mencuci atau berwudhu. Boleh dibilang, sensasi mandi dengan air tercemar rasanya seperti sedang lulur dengan serbuk kerikil jalanan. Pakaian pun bernasib tak jauh berbeda. Makin lama, pakaian putih kian menguning.Beragam kerisauan berkecamuk.Sewaktu kecil, saya pernah menonton televisi yang menayangkan perjalanan puluhan kilometer para perempuan dan anak-anak kecil di Afrika untuk mendapatkan akses ke air bersih. Saya pikir, peristiwa ini hanya terjadi di negara miskin dan bergurun seperti Afrika. Anggapan itu keliru. Di negeri yang dijuluki negara maritim saja, air bersih harus membeli. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-020-11.json | Air Mata Bengawan Solo | Air Mata Bengawan Solo | Berbagai kepeluan masih gunakan air Bengawan Solo, tetapi untuk minum maupun keperluan memasak warga bergantung pada air galon. Setiap tiga hari sekali, rumah kami membeli satu galon Rp20.000. Bila keuangan sedang menipis, ganti air isi ulang Rp5.000.Bisa bayangkan bagaimana nasib keluarga dengan ekonomi tak mampu. Warga harus membayar mahal atas sebuah kebutuhan dasar yang sejatinya tersedia gratis oleh alam. Penyebab dan peta pencemaranSebetulnya pencemaran air di Bengawan Solo sudah berlangsung sejak lama. Makin hari makin parah. Pada 2019, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melaporkan, 27% Bengawan Solo mengalami pencemaran berat. Sisanya, masuk pencemaran ringan hingga sedang.Satu sumber pencemaran Bengawan Solo diduga dari limbah alkohol (ciu) di Sukoharjo.Sukoharjo, merupakan daerah sekitar Soloraya yang jadi sentra pembuatan alkohol dengan industri sampai 200 unit. Karena tak miliki instalasi pengolahan limbah, usaha alkohol ini membuang limbah ke saluran irigasi sawah yang bermuara ke Bengawan Solo.Limbah berwarna hitam pekat dan berbau alkohol inilah yang diduga antara lain menyebabkan mabuk dan matinya ikan secara massal di Bengawan Solo pada Oktober 2019.Fenomena ini bahkan membuat ikan sapu-sapu yang tergolong paling kuat menahan limbah juga ikut mati. Kondisi ini memicu penghentian aliran air selama beberapa hari ke 16.000 pelanggan PDAM yang tersebar di Semanggi, Jebres, dan Jurug.Mirisnya lagi, kehadiran kampung batik dan pabrik tekstil juga meramaikan perubahan warna air di Bengawan Solo. Pada petang hari, biasa warga bantaran sungai menjumpai warna pelangi dan bau busuk di Bengawan Solo.Informasi minim dan muncul pipa siluman pada pabrik-pabrik besar menyebabkan 12.000 pelanggan PDAM di Blora, Jawa Tengah, juga terdampak pencemaran. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-020-11.json | Air Mata Bengawan Solo | Air Mata Bengawan Solo | Selain limbah industri, Bengawan Solo juga tercemar karena ada kepercayaan mitos suleten. Suleten adalah mitos di tanah Jawa yang meyakini semua pakaian bayi akan menyatu dengan jiwanya. Mereka yang mengamini mitos ini percaya, kulit bayi akan gatal dan terbakar manakala sampah popok dibuang dan dibakar di tempat pembuangan akhir. Alhasil, mereka menghanyutkan sampah popok ke sungai.Letak Bengawan Solo, yang melintasi 15 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi sasaran empuk bagi suleten. Dalam satu temuan awal 2020, misal, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mendapati 1/500-an popok dibuang begitu saja dari atas Jembatan Gawan, Sragen, Jawa Tengah.Potret ini juga nampak sampai aliran Bengawan Solo yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur.Sampah popok bukanlah hal sepele. Komposisi yang terdiri dari plastik (50%) dan super absorbent polymer atau SAP (42%) menjadikan sangat berbahaya bagi kualitas dan ekosistem air di Bengawan Solo. Terutama SAP, ia merupakan polutan yang apabila terkena air akan berubah bentuk jadi gel. Gel ini akan mempengaruhi hormon ikan, menjadikan interseks (berkelamin ganda), dan mengancam kepunahan ikan-ikan di Bengawan Solo.Akumulasi pencemaran Bengawan Solo, kian diperparah kemunculan masalah klasik yakni sampah plastik. Dari atas jembatan, warga merasa bebas melempar beragam kemasan plastik seperti. Plastik-plastik itu terbawa sampai jauh, akhirnya ke laut.Laut Jawa, menjadi titik perhentian sampah plastik Bengawan Solo ini. Tumpukan plastik ini lambat laun akan tergerus jadi mikroplastik (partikel berukuran 0,33-5 mm).Tim riset Ecoton pada Januari 2021, menemukan fakta ada distribusi merata kandungan mikroplastik di hulu hingga hilir Bengawan Solo. Tertinggi, bagian hilir sebesar 115-179 partikel per 100 liter. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-020-11.json | Air Mata Bengawan Solo | Air Mata Bengawan Solo | Mikroplastik ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Mikroplastik dapat mengganggu pembuahan biota air maupun memperlambat bakteri pengurai limbah dalam menjalankan tugas. Bila ia termakan ikan atau hewan perairan lain- dapat mengikat logam berat berbahaya di sekitar dan meracuni manusia yang menyantapnya.Jejak pencemaran Bengawan Solo, turut pula dihantui beragam penyakit kulit dan musibah. Warga bantaran sungai atau yang berkulit sensitif menderita gatal-gatal hingga yang terparah, kulit mereka melepuh.Ketika musim penghujan, air di Bengawan Solo meluber dan menyasar ke rumah-rumah warga. Solusi hulu hilirMenengok fakta pencemaran air di di Bengawan Solo, kita seperti menelantarkan esensi air sebagai sumber kehidupan. Air untuk minum, habitat biota air ataupun solusi higienitas di kala pandemi korona sekalipun. Kini, tak ada cara lain untuk menyelamatkan air sungai selain mengupayakan solusi lintas sektor yang disebut solusi hulu-hilir.Pertama, restorasi sungai dengan nano bubble. Nano bubble ialah alat yang memanfaatkan gelembung oksigen berukuran nanometer untuk mengurangi senyawa polutan berbahaya di dalam air limbah agar jadi lebih aman dan tidak mencemari sungai.Gelembung oksigen yang sifatnya stabil ini akan meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air hingga memudahkan penguraian bakteri penyebab bau maupun membunuh bakteri patogen.Karena bersifat ramah lingkungan, teknologi ini dapat diterapkan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Kedua, mendorong kebijakan pemerintah yang agresif. Kebijakan agresif pemerintah daerah dan pusat memainkan andil utama dalam upaya pemulihan air Sungai Bengawan Solo. Beberapa dapat diterapkan antara lain, menghentikan sementara atau permanen industri yang mencemari sungai, membatasi penggunaan plastik sekali pakai, memberi denda warga yang mengotori sungai, dan menerapkan tarif cukai industri atau produsen plastik. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-020-11.json | Air Mata Bengawan Solo | Air Mata Bengawan Solo | Kebijakan-kebijakan ini perlu diiringi usaha pemerintah dalam menyediakan tong-tong sampah di sekitar sungai, menaruh drop box khusus pembuangan popok, memasang, dan melakukakan pengawasan CCTV di sejumlah titik bantaran Bengawan Solo.Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat. Penanggulangan pencemaran berdasarkan mitos perlu melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, dan tokoh agama. Karena sifatnya turun temurun dan tak ada bukti kebenaran, maka perlu pendekatan sugestif oleh tokoh yang dirasa dekat atau dipercaya masyarakat guna mengikis budaya itu. Dengan begitu, perlahan masyarakat bisa meninggalkan mitos keliru itu.Keempat, mengajarkan ekofilia di sekolah-sekolah. Ekofilia adalah konsep tentang kepedulian, kedekatan dan koeksistensi positif antara manusia dan alam dengan basis ilmu psikologi. Seperti pepatah ‘tak kenal maka tak sayang’, pengajaran ekofilia di sekolah-sekolah akan membantu pengenalan esensi sungai dalam kehidupan maupun membangun etika terhadap sungai sejak dini.Penerapan ekofilia di dalam pendidikan adalah aset bagi keberlangsungan hidup sungai masa mendatang.Sejauh ini, ada banyak hal dapat kita pelajari dan tindak lanjuti dari pencemaran air di Bengawan Solo. Lewat lagu Bemgawan Solo, kita diajak memikirkan kembali penghargaan pada air. Betapa kita harus mulai bergotong-royong membangun ekosistem sungai kebanggaan warga Solo ini. Agar ke depan, anak cucu tahu kalau lagu Bengawan Solo, bukanlah sekadar nyanyian. *Penulis: Hayunda Lail Zahara, adalah relawan dari World CleanUp Day. Tulisan ini adalah Juara III kompetisi esai “Menghargai Air” Unesco Jakarta 2021. Tulisan ini adalah opini penulis. Referensi:[1]: Isnanto, Bayu Ardi. 2019. 27 Persen Aliran Bengawan Solo Tercemar Berat. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4705725/27-persen-aliran-bengawan-solo-tercemar-berat | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-020-11.json | Air Mata Bengawan Solo | Air Mata Bengawan Solo | [2]: Rachmawati. 2019. Bengawan Solo Tercemar Ciu, Diklaim Ada 200 Unit Industri Kecil Alkohol di Sepanjang Sungai. https://regional.kompas.com/read/2019/11/09/07070091/bengawan-solo-tercemar-ciu-diklaim-ada-200-unit-industri-kecil-alkohol-di?page=all[3]: Nugroho, Puthut Dwi Putranto. 2019. Limbah Ciu, Tekstil, hingga Kotoran Babi Cemari Bengawan Solo, Air Jadi Hitam Pekat. https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/19594311/limbah-ciu-tekstil-hingga-kotoran-babi-cemari-bengawan-solo-air-jadi-hitam?page=all[4]: Hidayat, Reja. 2020. Pencemaran Bengawan Solo: Limbah Alhokol, Popok, Ayam, Babi… https://tirto.id/pencemaran-bengawan-solo-limbah-alhokol-popok-ayam-babi-flaK[5]: Mahdi, Dedi. 2020. Sungai Bengawan Solo Dipenuhi Sampah Popok, Warga Mengeluh Bau. https://news.okezone.com/read/2020/07/06/512/2241707/sungai-bengawan-solo-dipenuhi-sampah-popok-warga-mengeluh-bau[6] Ihram. 2021. Mikroplastik Bengawan Solo Mengalir Sampai Jauh. https://ihram.co.id/berita/qoaqkz385/mikroplastik-bengawan-solo-mengalir-sampai-jauh[7]: Kim, Mi-Sug., Kim, Chung-Il., Han, Mooyoung., Lee, Jae-Wook and Kwak, Dong-Heui. 2020. Effect of Nanobubbles for Improvement of Water Quality in Freshwater: Flotation Model Simulation. Separation and Purification Technology, 241: 11.*****Foto utama: Warga tangkap ikan di Sungai Bengawan Solo . Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-019-10.json | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | [CLS] Banyak satwa memiliki tubuh transparan. Fitur ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya, pun juga menghindarkan diri atau bertahan dari predator. Berikut ini adalah tujuh satwa yang memiliki tubuh yang tembus pandang, yang dilansir dari Science Focus dan sumber lain. 1. Katak KacaHutan-hutan di daerah tropis dipenuhi predator yang menjadikan katak sebagai mangsa utama, sehingga dapat dipahami bila amfibi ini telah mengembangkan pertahanan yang bagus. Katak kaca, yang mendiami hutan tropis yang lembab di Amerika Selatan dan Tengah, mengandalkan bentuk baru kamuflase: tubuh mereka hampir seluruhnya transparan.Seperti yang ditunjukkan pada foto studio Hyalinobatrachium aureoguttatum ini, kulit tembus pandang mereka membuat detak jantung, pembuluh darah, tulang, dan saluran pencernaan, terlihat dengan jelas dari luar. Tapi kenapa katak ini menampilkan bagian dalam tubuhnya? Toh predator masih bisa melihatnya. Sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan rahasia kamuflase aneh mereka, dan itu tidak terletak pada tubuh, melainkan kakinya.Sebagai bagian tubuh katak yang paling tembus cahaya, kakinya cocok dengan kecerahan latar belakang dedaunan. Dengan membaur seperti itu, bentuk tubuh tersamarkan dan seolah menghilang, sehingga membantunya mengelabui predator. 2. Ikan Mata Gentong PasifikIkan yang ditemukan hidup di perairan dalam lepas pantai California oleh Monterey Bay Aquarium Research Institute [MBARI] tahun 2004 ini, merupakan spesimen pertama dari jenisnya yang ditemukan utuh, dengan kepala yang lunak dan transparan.Ukuran ikan ini tergolong kecil, yakni 15 cm. Ikan bernama ilmiah Macropinna microstoma ini kepalanya benar-benar transparan, berisi cairan, dan mirip kokpit helikopter. Matanya sangat sensitif, menangkap sekecil apapun aliran cahaya yang terlihat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-019-10.json | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Tidak seperti kebanyakan ikan, kedua matanya berada di depan kepala dan mengarah pada titik dalam arah yang sama, yang memberikannya penglihatan menakjubkan layaknya binokuler. 3. Kenari Laut‘Tidak mempunyai otak tapi cantik’ adalah deskripsi yang cukup adil tentang kenari laut Atlantik [Mnemiopsis leidyi] ini. Tubuhnya terdiri dari 97% air dan sangat rapuh, jika kita memegangnya. Makhluk ini tidak memiliki struktur tubuh, sebaliknya bertahan dengan sistem saraf terdesentralisasi sederhana yang dikenal sebagai ‘jaring saraf’.Hewan ini termasuk di antara banyak hewan transparan yang melayang di permukaan perairan samudra dunia, seperti ubur-ubur sisir [kelompok tempat kenari laut], ubur-ubur sejati, gurita, cumi-cumi, dan cacing laut.Seperti ubur-ubur sisir lainnya, kenari laut bergerak maju dengan benang panjang seperti rambut yang disebut sisir atau combs. Saat cahaya buatan yang terang dari kapal selam atau flash strobo penyelam mengenai tubuhnya, hewan ini akan memunculkan cahaya yang berdenyut, dengan warna-warni pelangi seperti pertunjukan laser bawah air. Kenari laut mengapung pada kedalaman konstan, tubuhnya melayang kemanapun arus laut membawanya. 4. Kupu-kupu Bersayang KacaHewan ini adalah sejenis kupu-kupu sayap transparan dan masuk dari subfamili Danainae. Nama paling umum dalam Bahasa Inggris adalah “Glasswing butterfly”. Sayap transparan ini memiliki ukuran sekitar 5-6 sentimeter. Bagian dari sayapnya berwarna merah atau oranye, sedangkan tubuhnya berwarna gelap.Kupu-kupu bersayap kaca [Greta oto] ini benar-benar memiliki sayap yang seolah seperti kaca bening. Di Amerika Tengah asalnya, serangga menakjubkan ini umumnya dikenal sebagai ‘espejitos’, yang berarti ‘cermin kecil’, meskipun sayap itu tidak seperti cermin dan hampir tidak memantulkan cahaya sama sekali. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-019-10.json | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Itu karena bagian bening tidak bersisik dan memiliki struktur lilin sangat kecil [nanopilar], yang disusun secara acak di permukaan sayap, berfungsi sebagai lapisan anti-reflektif. Adaptasi ini dapat mempersulit predator untuk melihat tubuhnya. 5. Tokek Pasir NamibiaDibandingkan amfibi, jumlah reptil yang tembus pandang jauh lebih sedikit. Salah satunya adalah tokek pasir Namibiai [Palmatogecko rangei] yang menyatu dalam warna pasir di bukit pasir panas dan gersang di barat daya Afrika. Ia mencari nafkah dengan melesat, melintasi pasir panas untuk menangkap jangkrik dan serangga lain.Nama lain untuk kadal kecil ini adalah tokek berkaki jaring, karena kaki yang terentang tidak biasa itu membantunya menggali di pasir. 6. Kumbang Kura-kuraKira-kira, seperempat dari seluruh spesies hewan yang telah diidentifikasi sejauh ini adalah kumbang. Mereka dikenal karena pelindung tubuh yang unik dan serbaguna. Kumbang memiliki sepasang pelindung sayap yang kuat, atau elytra, yang menutup rapat dan berfungsi sebagai pintu ayun untuk sayap belakang di bawahnya. Pada kumbang kura-kura, yang bisa terlihat seperti versi kecil dari nama reptilia mereka, elytra benar-benar istimewa.“Kumbang kura-kura makan di atas daun, membuat mereka rentan dimangsa,” kata Dr Ashleigh Whiffin, ahli entomologi di Museum Nasional Skotlandia. “Sementara beberapa warna mencocokkan elytra mereka dengan tanaman inang, pada spesies seperti Acromis sparsa, ujungnya benar-benar transparan. Area ini tidak memiliki pigmen, sehingga daun di bawah terlihat, menyembunyikan bentuk tubuh serangga.” 7. Udang HantuBanyak udang di seluruh dunia memiliki rangka luar tembus pandang dengan berbagai tingkat. Kita akan terpesona melihat bagian dalam mereka, saat melihat makanan mereka dicerna dan melihat kumpulan telur berkembang pada udang betina. Keluarga udang hantu ini adalah Palaemonetes. Di dunia, ada 40 spesies udang yang benar-benar transparan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-019-10.json | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Mengenal Tujuh Satwa Tembus Pandang yang Menakjubkan | Transparansi relatif mudah untuk spesies air seperti udang, karena indeks bias air jauh lebih tinggi ketimbang udara, dan sangat dekat dengan exoskeleton hewan dan jaringan lain. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-067-09.json | AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel Makin Tinggi | AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel Makin Tinggi | [CLS] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkirakan dalam tahun 2014, eskalasi konflik lahan dan sumber daya alam (SDA) bakal mengalami peningkatan lebih besar dibanding sebelumnya. Penilaian ini berdasarkan pada ruang kebijakan yang mulai tersedia, seperti putusan MK 2013, tentang hutan adat bukan hutan negara, –yang makin memperjelas hak-hak masyarakat adat– tetapi cara pandang pemerintah masih menggunakan paradigma lama.“Di sejumlah daerah malah belum menerima keberadaan masyarakat adat, meski aturan secara nasional sudah ada. Ini akan makin membuka ruang bagi konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat adat,” kata Sardi Razak, Ketua AMAN Sulsel, akhir Desember 2013.Penyebab lain yang akan mendorong konflik makin tinggi, dengan kesadaran kritis masyarakat. Masyarakat, makin paham hak dan bagaimana memperjuangkan. Tak hanya itu, akses informasi juga makin terbuka dan berperan menumbuhan sikap kritis masyarakat. “Dengan akses informasi terbuka, bisa jadi apa yang terjadi di Mesuji terjadi di Sulsel,” ujar dia.Selain itu, kata Sardi, dengan makin terbuka ruang investasi di Sulsel, akan nyata berimbas pada wilayah masyarakat adat, terutama sektor pertambangan. “Di kawasan adat Seko, Kabupaten Luwu Utara, saat ini sudah ada tujuh perusahaan mendapat izin pertambangan.”Belum lagi pelaksanaan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini diperkirakan banyak merugikan warga, baik pengambilan paksa lahan dengan alasan pembangunan, maupun pengurasan sumber daya air. “Sumber air yang seharusnya untuk pertanian, justru untuk pembangunan PLTA sebagai suplai energi bagi perusahaan-perusahaan tambang. Ini potensi konflik yang harus dicermati bersama.”Sedangkan, laporan akhir tahun AMAN Sulsel menunjukkan sedikitnya 13 konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan swasta sepanjang 2013. Terdapat, 11.733 warga merasakan dampak konflik ini. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2014-067-09.json | AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel Makin Tinggi | AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel Makin Tinggi | Warga tak hanya diusir, juga kerap diintimidasi bahkan kriminalisasi. Sejumlah kasus kriminalisasi warga adat masih berlangsung. “Kriminalisasi masih menjadi momok masyarakat adat di beberapa daerah. Belum lagi pengusiran dan berbagai bentuk intimidasi lain.”Menurut dia, konflik tenurial di Sulsel sebenarnya terjadi hampir di seluruh Indonesia. Di Sulsel dari tipologi konflik, sebagian besar antara masyarakat adat lawan kehutanan, masyarakat adat versus pertambangan dan masyarakat versus perkebunan (PTPN XIV).Mengenai konflik masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan, jika ditilik terjadi antara lain karena karena ada pembatasan akses masyarakat terhadap hutan, pengusiran, dan kriminalisasi. “Pokok persoalan penetapan tapal batas kawasan hutan lindung yang tak demokratis, tidak partisipatif hingga mengorbankan kepentingan masyarakat adat.”Sardi mencontohkan, kasus masyarakat adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai, Komunitas adat Sando Batu Kabupaten Sidenreng Rappang, adat Kajang Kabupaten Bulukumba dan Adat Matteko Kabupaten Gowa.Untuk itu, hal mendesak perlu disikapi yakni penetapan kawasan partisipatif. “Jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi korban kriminalisasi masyarakat adat dengan alasan hutan lindung.”Padahal, katanya, jika berani jujur sekitar 5 juta hektar hutan Indonesia yang masih terjaga justru ada di wilayah adat yang dikelola dengan kearifan lokal. “Mereka mampu menjaga keseimbangan antara pemakaian berdasar kebutuhan dengan pelestarian.” Seharusnya, masyarakat adat yang bisa menjaga hutan itu diberdayakan bukan disingkirkan. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2014-067-09.json | AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel Makin Tinggi | AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel Makin Tinggi | AMAN pun memberikan beberapa rekomendasi, antara lain, pemerintah diminta memberikan pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat dan memasukkan peta-peta wilayah ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sulsel dan daerah kabupaten maupun kota di Sulsel. AMAN juga mendesak pemerintah transparan kepada masyarakat adat terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Lalu, meminta pemerintah tak memberikan izin mengeksploitasi hutan dan SDA di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat.“Kami juga mendesak pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah harus mengakomodir sistem-sistem adat yang berlaku di komunitas serta otonomi asli masyarakat adat.”AMAN meminta, pemerintah daerah menggunakan nota kesepahaman antara BPN dan AMAN, lalu AMAN dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai landasan mengidentifikasi, menginventarisasi dan meregistrasi wilayah-wilayah adat. “Termasuk, dalam penyelesaian konflik-konflik di masyarakat adat.” Sardi menyerukan, setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan di awal tanpa paksaan. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-022-13.json | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | [CLS] Pada pertengahan September 2017 lalu, seekor pesut atau lumba-lumba air tawar (Orcaella brevirostris) ditemukan mati di pantai tengah Tanjung Sorong, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (13/9/2017). Pada saat ditemukan, kondisi pesut itu sudah membusuk, diperkirakan kematiannya sudah lebih dari tiga hari.Kabar tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu netizen PPU melalui akun facebook grup warga PPU Penajam Terkini. Kamis (14/92017), pemerintah setempat beserta Rare Aquatic Spesies of Indonesia (RASI) menurunkan tim untuk memastikan kabar tersebut. Hasilnya, dipastikan seekor pesut pesisir mati dengan tingkat kebusukan sudah berada di tingkat empat. Artinya, kondisi sudah cukup parah dan agak sulit mengidentifikasi penyebab kematiannya.Peneliti RASI, Danielle Kreb mengatakan untuk memastikan apakah benar bangkai tersebut adalah lumba-lumba, RASI harus menurunkan stafnya ke lokasi. Dapat dipastikan bangkai tersebut merupakan lumba-lumba irawaddy karena memiliki sirip tengah. “Saya sebenarnya tidak ke lokasi, tapi ada tim RASI yang diturunkan, namanya Maulana. Dari keterangan Maulana, dipastikan jika bangkai tersbeut adalah lumba-lumba Irawaddi atau lumba-lumba pesisir,” kata dia. Menurutnya, penyebab kematian lumba-lumba itu tidak bisa dipastikan. Meski demikian, setelah memerhatikan detil foto yang dikirim stafnya, Daniella menduga lumba-lumba tersebut mati karena terjerat jaring nelayan. “Kondisinya sudah membusuk mencapai tingkat empat, artinya sulit dideteksi, staf di lapangan sudah memastikan keadaannya. Saya lihat dari foto-foto di lapangan, ada bekas jaring. Seperti bekas jeratan, seperti itu dan staf ke sana juga bersama tim dari BPSPL,” kata dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-022-13.json | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Dari panjang tubuhnya, diperkirakan lumba-lumba tersebut masih remaja. Sehingga, kata dia, kecil kemungkinan mati karena sakit. Daniella sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena sampai saat ini, menurut dia masih banyak laporan tentang kelalaian para nelayan yang tidak menjaga renggeknya. “Masih banyak informasi, kalau ada nelayan yang memasang renggek dan tidak dijaga. Jadi ketika ada lumba-lumba yang masuk, tidak terlihat,” ujarnya.Danielle juga memastikan kematian pesut bukan karena limbah dan pencemaran di laut pesisir. Karena, menurutnya lumba-lumba yang mati hanya satu. Jika lebih dari satu, maka dimungkinkan kematian disebabkan karena limbah. “Kalau itu pencemaran, pasti banyak yang mati. Memang beberapa waktu ini ada keluhan terkait buangan pulut kelapa sawit lewat kanal air ke laut. Tapi belum saya pastikan ke sana lagi,” jelasnya.Dalam waktu dekat, Danielle berencana bertolak ke Balikpapan untuk memantau perkembangan kondisi lumba-lumba di sana. Daniella juga akan melihat kondisi laut di pesisir dan Teluk Balikpapan, lantaran beberapa bulan terakhir banyak komunitas dari nelayan dan pemancing yang menghubunginya terkait pencemaran lingkungan. “Banyak yang menghubungi saya dan mengeluhkan kondisi laut di sana. Saya berencana akan ke sana untuk melihat langsung. Saya mengharap ada kerjasama Dinas Lingkungan Hidup untuk masalah lingkungan di sana,” ujarnya. Senada, Staf RASI, Maulana mengatakan penyebab kematian lumba-lumba itu sudah tidak bisa diprediksi sebab. Ketika ditemukan, bangkainya langsung dikuburkan tak jauh dari lokasi ditemukannya. “Bangkai tidak bisa diperiksa lagi karena sudah membusuk. Jadi langsung dikuburkan tak jauh dari lokasi penemuan. Saya ke lokasi tidak sendiri, bersama pemerintah setempat, Forum Peduli Teluk Balikpapan dan BPSPL,” jelasnya. Kondisi Laut yang Mengkhawatirkan | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-022-13.json | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) menduga pesut sedang bermigrasi dari Teluk Balikpapan. Sebab, lokasi persebarannya hingga ke Pantai Sorong dan Tanjung Jumlai PPU.Anggota FPTB, Hery Seputro, mengatakan kematian mamalia laut Teluk Balikpapan sudah terjadi tiga kali selama tahun 2017. Kasus kematian di Bulan september adalah kasus yang ketiga. Sebelumnya, ada juga kematian di Pantai Melawai Balikpapan.“Selama Tahun 2017 ada 3 kematian, tapi yang berhasil ditemukan bangkainya hanya 2, yakni yang mati di Pantai Melawai dan Pantai Sorong ini. Sementara yang satu lagi, masih belum dipastikan fakta atau hoax. Tapi sepertinya bangkainya sudah dihanyutkan karena waktu kami datangi, tidak ditemukan lagi,” ungkapnya.Dijelaskan Hery, untuk mengetahui penyebab kematian mamalia laut, umumnya harus dengan cara nekropsi. Namun karena kondisi bangkai yang ditemukan sudah membusuk, maka pihaknya memutuskan tidak melakukan nekropsi. “Seharusnya nekropsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Tapi sudah busuk, jadi langsung dikuburkan ketika ditemukan,” katanya. Terkait Teluk Balikpapan, Hery menegaskan harus monitoring dan survey terbaru untuk mengetahui kondisi yang terjadi di sana. “Sepertinya memang harus ada survey dan monitoring untuk mengetahui kondisi yang terjadi di Teluk Balikpapan. Sejauh ini, tidak ada pencemaran di laut. Limbah atau minyak belum terlihat,” ujarnya.Meski demikian, lanjut dia, kondisi pesut di Teluk Balikapapan masih terancam oleh pencemaran sampah. Karena, lanjut dia, semua biota laut bisa mati karena memakan sampah. “Pernah suatu kali kami melakukan nekropsi untuk biota laut, ternyata penyebab kematiannya karena memakan sampah. Contoh penyu hijau, biota ini makan ubur-ubur dan rumput laut. Jika ada plastik atau pampers, dia mengira itu makanan dan akan dimakan dan menyebabkan kematian,” jelasnya. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-022-13.json | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Lagi, Pesut Ditemukan Mati di Pesisir Teluk Balikpapan | Senada, Sekar Mira dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat fenomena kematian lumba-lumba yang tak biasa di Pesisir Balikpapan. Menurutnya, jika benar dalam satu tahun telah terjadi tiga kematian, maka dipastikan ada sesuatu yang salah pada kondisi laut di pesisir. “Keterdamparan dapat menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang salah di perairan kita,” kata dia.Setelah melihat gambar kematian lumba-lumba Irawaddy itu, Sekar membenarkan tingkat kebusukannya sudah berada di nomor empat bahkan lima. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, tetap harus melakukan nekropsy. “Tindakan nekropsy atau pengamatan bangkai paska kematian harus dilakukan agar dapat lebih definitif dalam menggali penyebab kematian,” ujarnya. [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-002-04.json | Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko | Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko | [CLS] Proyek pembangunan jalan di Taman Wisata Alam Batu Putih, Cagar Alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), mendapat penolakan warga sekitar. Aktivitas pembangunan jalan sepanjang 2,5 km ini diperkirakan menggusur ribuan pohon di kawasan itu.Alfons Wody, warga setempat, mengatakan, pembangunan jalan ini wujud pengelolaan taman wisata alam yang tak konsisten. Pada 2012, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut pernah mengadakan penanaman pohon di lahan seluas 100 hektar. Namun, pengelola TWA malah menggusur pohon yang ditanam.“Kurang lebih 25% lokasi penghijauan digusur. Belum lagi, 12 pohon besar dan ribuan pohon penghijauan habis karena aktivitas itu,” katanya kepada Mongabay, Sabtu (14/12/13).Penggusuran pohon itu, katanya, akan mempengaruhi interaksi satwa dengan lingkungan. Warga kecewa karena tak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan jalan ini. Padahal, seharusnya TWA terbuka pada masyarakat sekitar.Sejak Agustus, warga berupaya menjalin komunikasi dengan BKSDA, tetapi selalu gagal menemukan kata sepakat. Wargapun beberapa kali mencegat kendaraan pengangkut material yang hendak memasuki proyek.Warga sempat unjuk rasa di depan DPRD Bitung. Pada Senin (9/12/13) ratusan warga aksi penanaman pohon pisang untuk menghalangi kendaraan pengangkut material. Aksi ini wujud protes karena belum ada penjelasan dari pihak berwenang. “Lokasi penanaman pohon pisang adalah tempat pohon digusur,” kata Yoseph Pantolowokang, warga yang ikut aksi penanaman pohon.Bagi warga, kawasan Konservasi Cagar Alam Tangkoko dan Taman Wisata Alam Batu Putih masuk wilayah adat hingga memiliki nilai historis. “Sebelum dijadikan kawasan konservasi alam, hutan ini permukiman dan perkebunan rakyat.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-002-04.json | Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko | Warga Tolak Pembangunan Jalan di Cagar Alam Tangkoko | Sudiyono, Kepala BKSDA Sulut, mengatakan, penggusuran sejumlah pohon di TWA bukanlah permasalahan serius. Dia membantah terjadi penebangan ribuan pohon di kawasan itu. Dari rencana, sekitar 12 pohon yang terkenda dampak proyek ini. “Hanya pohon kelapa dan jati. Keduanya tidak dilindungi.”Pembangunan jalan ini, katanya, mendapat legitimasi dari Menteri Kehutanan jadi tak ada satu pihak yang boleh menghentikan. “Selain menteri dan pelanggaran hukum, tidak ada yang bisa menghentikan pembangunan jalan ini.”Menurut dia, proyek jalan di TWA sesuai ketentuan berlaku. Dalam UU Kehutanan, menyebutkan, di dalam kawasan konservasi bisa dibangun sarana prasarana berhubungan pengelolaan hutan seperti kantor pengelola, pal batas hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawasan, sarana komunikasi, dan transportasi.Proyek ini, katanya, untuk memudahkan patroli agar perburuan satwa bisa diminimalisir dan memudahkan akses publik mengunjungi TWA. Dia meyakini, kemudahan akses bisa meningkatkan wisatawan dan kenyamanan pengunjung. “Batu Putih berbasis konservasi alam, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lebih ke arah ekowisata.”Taman Wisata Alam Batu Putih merupakan wilayah Cagar Alam Tangkoko-Batuangus dengan luas 4.445 hektar. “Dalam perkembangan, fungsi diperkaya pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan untuk mengakomodasi kepentingan pelestarian alam melalui keterlibatan aktif dan konstruktif dari masyarakat luas.” Oleh Menteri Pertanian, tahun 1981, kawasan ini juga ditetapkan sebagai taman wisata alam dengan luas 615 hektar. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-001-19.json | Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur | Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur | [CLS] Kampung Wasur, berada di dalam Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Penduduk setempat hidup dari berburu, mencari sayur di hutan sampai membuka lahan pertanian. Aparat kampung gusar karena tak jauh dari kampung terjadi penebangan liar antara lain buat jual beli kayu bakar.Pantauan Mongabay di lapangan, tampak batang-batang kayu berserakan. Terlihat juga gergaji mesin, tergeletak di tanah. Kayu ukuran kecil, diameter 31 centimeter banyak ditebang.Domingus Bakap, Kepala Urusan Pembangunan Kampung Wasur menyesalkan sikap tuan dusun yang menebang hutan lalu kayu dijual ke penadah asal Wasur II.“Padahal mereka sepakat jangan menebang pohon bus yang masih hidup,” katanya.Guna menjaga hutan, pemerintah kampung sudah menetapkan peraturan kampung sejak lama. Lewat Perkam Nomor 5/1997 soal peredaran hasil hutan yang tersusun atas kesepakatan penduduk Wasur.Untuk menegakkan perkam itu, katanya, aparat harus siaga mengawasi termasuk menarik semua retribusi atas truk pengangkut kayu (kayu bakar) asal Wasur.“Salah satu butir perkam ini menyebutkan, setiap warga hanya boleh menebang kayu kering atau mati,” katanya.Dengan hanya menebang kayu kering ini, katanya, supaya menjaga keseimbangan hutan tempat gantungan hidup warga Wasur itu.Menurut dia, kala menebang pohon di hutan pemilik dusun harus memperhatikan wilayah karena pemerintah telah menetapkan zonasi. Ada zona pemanfaatan, zona rimba (tak bisa tebang pohon) maupun zona sakral (terlarang).“Jadi warga Wasur harus menjaga dan memperhatikan ini,” katanya. Kalaupun mau memanfaatkan pepohonan di hutan pada zona pemanfaatan, misal, buat kayu bakar, katanya, harus tetap memperhatikan keberlangsungan hutan. Sebab, warga juga bergantung hidup dari hutan jadi bahaya kalau sampai kehilangan hutan. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-001-19.json | Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur | Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur | “Kalau tebang terus tak ada pohon untuk anak cucu kelak karena sudah habis. Mereka akan berburu di mana lagi?” Jangan menunggu hutan habis, mulai sekarang hentikan, atau dikurangi, jangan merusak hutan.”Agustinus Mahuze, tokoh pemuda asal Kampung Wasur menilai, jadi masalah kalau tuan dusun punya hak penuh. “Jangan mengambil kayu seenak perut karena hidup tergantung hutan dari tempat sakral, kayu, ikan dan lain-lain. Semua dari hutan,” katanya.Mahuze bilang, penjualan kayu bakar dari daerah itu sudah tergolong kartel. Penduduk maupun tuan dusun dimanfaatkan oknum tertentu di masyarakat. “Nanti bila hutan habis, walaupun di Taman Nasional Wasur, tetap menebang saja.”Dia mengajak, warga tak menebang pohon untuk bisnis kayu bakar, kecuali buat keperluan rumah tangga “Kita tak tahu, bila hutan habis, penduduk persalahkan siapa. Masyarakat yang akan rasakan juga,” katanya.Willem Kambuan, Kepala Kelurahan Rimba Jaya, mengatakan, pengusaha batu bata rata-rata penduduk luar Papua, seperti dari Jawa. Mereka penduduk Muting, atau Jagebob. Mereka biasa bercocok tanam tetapi tak berhasil, maka mencari tempat di pinggiran Merauke.Caranya, membuka usaha batu bata dan sudah berlangsung lama. Kambuan bilang, pemilik usaha batu bata hanya numpang di lahan orang.“Mereka umumnya pakai lahan orang juga untuk membuat batu bata untuk rumah di Merauke. Berkat mereka, bangunan bisa berdiri sekarang,” katanya.Nurdin, penduduk Wasur II, membuat batu bata. Untuk bikin batu bata, katanya, perlu kayu bakar. Jadi, dia memerlukan kayu-kayu dari warga Wasur. Usaha Nurdin telah berlangsung lama dan perlu kerjasama dengan pemilik dusun. Beberapa pemilik kendaraan pick up, biasa dia pakai untuk mengangkut kayu.Per ret kayu biasa dia bayar Rp350.000. Selain itu, dia bayar tukang pikul untuk angkut ke kendaraan, tukang gergaji mesin, memindahkan batang ke jalan besar lalu mobil membawa ke tempat tujuan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-001-19.json | Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur | Kala Penebangan Liar Terjadi di Taman Nasional Wasur | Karsan, juga pembuat batu bata mengatakan, harga kayu per ret agak tinggi tetapi bersyukur selama ini tak jadi masalah berarti. “Kita juga orang miskin, tanah yang sementara garap ini milik orang. Butuh banyak masalah hal, seperti air, jalan parah di ujung jalur perlu perhatian,” katanya.Usaha batu bata harus serius. Kadang, katanya, kayu terangkut tetapi uang tak cukup hingga harus berutang. Harga kayupun melonjak, dari Rp350.000 bisa jadi Rp400.000 sampai Rp700.000, tergantung lama tunggakan.“Harus tambah lagi dengan sekam padi, total per ret Rp300.000 dan dibungkus karung plastik,” katanya.Donald Hutasoit, Kepala Balai Taman Nasional Merauke mengatakan, tak membiarkan hutan ditebang siapapun kecuali pemilik ulayat dengan memperhatikan zonasi.Dia meminta, pemilik dusun jangan membiarkan hutan mereka ditebang. Kalau dari dalam Taman Nasional Wasur, katanya, jelas-jelas, tak boleh truk pengangkut kayu melintas. “Pasti petugas menahan kecuali kayu di luar taman nasional. Kita harus mengecek betul asal kayu dari mana.” [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-030-19.json | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | [CLS] Sejumlah orang belajar membuat koral dari tanah liat. Dipandu instruktur dari Jenggala Keramik, koral-koral ini akan dibakar lalu diwarnai seperti keramik. Di ruang lain, ada kelas tentang Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan sesi mengenal cara monitoring koral di lautan.Semua kegiatan tersebut mewarnai pembukaan fasilitas Pusat Konservasi Laut atau Center for Marine Conservation di Sanur, Bali, Jumat malam (11/8/2017). Keramik-keramik bentuk koral itu akan disatukan menjadi Tembok Karang, hiasan besar dalam pusat pendidikan dan pelatihan oleh Yayasan Coral Triangle Center (CTC) yang bermarkas di Bali ini.Pembangunan fasilitas ini baru tahap pertama meliputi sejumlah bangunan tempat pelatihan dan kolam renang pelatihan selam. Pusat Konservasi Laut ini diklaim yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan dukungan fasilitas cukup lengkap dan ditargetkan menjangkau lebih dari 1,5 juta masyarakat hingga tahun 2020. Di ruang kelas KKP, ada sejumlah staf CTC yang memandu apa itu KKP dan manfaatnya. Salah satu fasilitator adalah Nyoman Suardana. Ia menyiapkan tumpukan kartu informasi bergambar. Ia memulai dengan pre test dengan tablet menjawab 3 pertanyaan umum apa yang kita bayangkan soal KKP. Skor tes awal langsung diperlihatkan.Kemudian mulai memperlihatkan kartu bergambar kehidupan pesisir. Ada mangrove, laut, gunung, orang berenang, pemancing, nelayan, dan lainnya tercampur di satu area. Ia menanyakan bagaimana rasanya melihat suasana seperti ini.Kemudian mengenalkan apa itu zona atau pengaturan wilayah, dengan 4 area utama yakni perlindungan mutlak, perikanan berkelanjutan, pemanfaatan, dan zona lain untuk akomodir kebutuhan spesifik suatu daerah. Misalnya kawasan suci.“Zona pemanfaatan tak boleh kegiatan ekstraksi atau penangkapan. Budidaya di perikanan berkelanjutan,” jelas Nyoman. Menurutnya akan lebih teratur semua kegiatan diatur alokasinya. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-030-19.json | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Beralih ke hal teknis soal desain KKP yang harus memperhatikan ekologi, biofisik, dan ekonomi. Misalnya 20-40% habitat penting harus masuk kawasan perlindungan seperti coral reef, seagrass dan mangrove. Ada banyak kartu-kartu bergambar lain dan permainan yang menjelaskan KKP pada pengunjung dalam sesi singkat ini.Sementara di sesi lain yang dilakukan saat bersamaan, pengunjung launching ini bisa memilih, ada Marthen Welly dan beberapa ahli selam yang fokus di monitoring bawah laut. Mereka mengajak pengunjung mengenal apa yang dilakukan peneliti di bawah laut. Bagaimana mereka bekerja mengukur area observasi di bawah laut dan tebak-tebakan jenis satwa yang ditemui.Di halaman utama, puluhan undangan, donatur, pengurus yayasan, dan stakeholder CTC lainnya berkumpul mendengarkan rencana pengembangan pusat konservasi laut ini di masa depan. “Kita harus menemukan cara pembangunan dan konservasi agar berjalan seimbang. Pembangunan keberlanjutkan memperhatikan keseimbangan jangka panjang dan pendek. Konservasi dan pembangunan bisa berjalan seimbangan,” ujar George Tahija, Ketua Dewan Pengawas CTC dalam acara pembukaan fasilitas pelatihan. George dan istrinya berkali-kali disebut orang yang paling berperan dalam pembentukan Yayasan CTC pada 2010. Indonesia sedang mengembangkan potensi laut. Namun menurutnya ada tantangan kerusakan terumbu dan meningkatnya sampah khususnya polusi plastik di kepulauan.Rili Djohani, Direktur Eksekutif CTC secara spesifik menyebut pelayanan pusat konservasi ini adalah pelatihan untuk dive operator, edukasi interaktif, khususnya membawa isu coral triangle ke publik. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125] |
2017-030-19.json | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Indonesia adalah rumah bagi sekitar 60 persen spesies terumbu karang dan ikan-ikan karang yang beraneka ragam di bumi ini. Lebih dari 70 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, sehingga kepastian dan keberlanjutan ekosistem perairan laut ini menjadi penting sebagai sumber pangan, penghidupan, dan perlindungan dari dampak cuaca buruk. Di sisi lain, ekosistem ini mulai terancam oleh kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan dan merusak, pariwisata yang tidak bertanggung jawab, pembangunan wilayah pesisir yang tidak terkendali, serta polusi.Melalui pameran yang inovatif dan partisipatif, para pengunjung Pusat Konservasi Laut akan dapat belajar mengenai keterkaitan antara laut, kesejahteraan manusia dan penghidupan, serta pentingnya perlindungan laut.CTC menyebut lembagai ini merupakan pusat pelatihan bersertifikasi dari Pemerintah Indonesia dan mitra resmi dari Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security). Saat ini CTC mendukung kegiatan pelestarian laut di lapangan melalui situs-situs pembelajaran di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Bali dan jaringan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Banda di Maluku.CTC berencana memperluas jangkauan dan pengaruhnya dengan membangun Pusat Konservasi Laut di Bali yang akan menjadi pusat percontohan bagi kegiatan pelatihan konservasi dan penjangkauan. Area ini juga diharapkan jadi salah satu obyek wisata pertunjukan seni budaya, karena strategis berlokasi di pusat wisata Sanur.Daerah kerja di konservasi sumber daya laut di kawasan Segitiga Karang yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste. Pusat Konservasi Laut ini dinilai akan memegang peranan kunci dalam menjangkau para pemangku kepentingan di seluruh enam negara tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-030-19.json | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Pembukaan fasilitas tahap pertama ini juga dihadiri Suseno Sukoyo, Penasihat Khusus bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan Segitiga Karang merupakan pusat bagi keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan ini menjadi hunian bagi 76% spesies karang dan 37% dari seluruh spesies ikan karang yang telah dikenali. Wilayah ini juga penting sebagai kawasan pemijahan bagi spesies ikan bernilai ekonomis penting seperti tuna, serta hewan laut yang mempesona dan dilindungi, seperti paus, penyu, pari manta, ikan mola-mola, dan masih banyak lagi.Kekayaan sumber daya laut dan pesisir yang tak terkira ini bisa memberi manfaat besar bagi lebih dari 363 juta masyarakat dari enam negara tersebut, termasuk bagi jutaan masyarakat lain di luar kawasan itu. Ikan dan sumber daya laut lainnya merupakan sumber pendapatan, makanan, penghidupan, dan komoditas ekspor di seluruh negara Segitiga Karang.Sebagai penarik perhatian publik, fasilitas ini akan dilengkapi sejumlah wahana. Misalnya Escape Room SOS from the Deep (Permainan Tantangan Penyelamatan dari Kedalaman). Diharapkan menjadi sarana interaktif yang menyenangkan untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai lingkungan laut dan segala ancaman yang terjadi saat ini bersamaan dengan usaha memecahkan tantangan permainan. Para pengunjung diyakini akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi laut terkini, apa saja yang dapat mereka lakukan.Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektar pada 2020. Fasilitas ini disebut bagian dari upaya itu. Pusat Konservasi Laut ini dipromosikan dengan nama bahasa Inggrisnya, CTC Center for Marine Conservation mudah diakses. Dari bandara Ngurah Rai sekitar 30 menit ke arah Sanur. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-030-19.json | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Asyiknya Belajar Konservasi di Pusat Pendidikan Konservasi Laut Bali yang Baru Dibuka | Pusat pendidikan dan pelatihan seperti bukan hal baru namun belum banyak dikembangkan di Indonesia. Ada banyak fasilitas dengan semangat sama, yang membedakan adalah luas lahan, sarana pendukung, dan kemasan informasinya. Di Bali ada sejumlah fasilitas terkait isu pesisir seperti Turtle Center for Education and Conservation di Serangan, Denpasar. Area pendidikan praktis di lapangan juga memungkinkan seperti yang dilakukan sejumlah komunitas seperti Organisasi Pemandu Selam Tulamben di Karangasem. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2013-013-02.json | Polisi Amankan Mobil Bawa 29 Trenggiling dari Ketapang | Polisi Amankan Mobil Bawa 29 Trenggiling dari Ketapang | [CLS] Jajaran Reserse Polresta Pontianak mengamankan sebuah mobil yang membawa 29 trenggiling di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (9/10/13). Trenggiling yang dibungkus jala itu, dibawa SD, supir mobil Xenia dari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Di Ketapang, satwa dilindungi ini masih cukup banyak dijumpai.Kini sopir diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. “Penangkapan saat kami razia di jalan raya,” kata Heny Agus, Kasat Reskrim Polresta Pontianak. SD mengaku akan menjual trenggiling seharga Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per ekor. Kepada polisi, SD mengatakan baru pertama kali mengangkut trenggiling ke Pontianak. Namun polisi masih mendalami cukong yang menampung satwa ini di ibukota Kalbar ini.Heny mengatakan, selain sisik, daging trenggiling dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai negara seperti China, Taiwan, Hongkong dan Vietnam. Jika dijual ke luar negeri, harga mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta.Menurut kepercayaan masyarakat China, daging dan bagian tubuh itu dipercaya berkhasiat sebagai obat tradisional. Sisik trenggiling sebagai bahan kosmetik, sapu ijuk dan narkotika. Di pasar lokal, harga trenggiling berkisar Rp300-Rp400 ribu untuk berat lima sampai tujuh kilogram per ekor. Sisik trenggiling Rp400 ribu per kg. Di pasaran internasional, harga daging trenggiling US$112 per kilogram dan sisik US$400 per kilogram.Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, hingga April 2013, selama lima tahun terakhir terjadi 587 kasus, 35 penyelundupan trenggiling di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara dan Barat, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Selatan dan Timur serta Lampung. Modus operandi penyelundupan trenggiling biasa dengan menyalahgunakan dokumen dan dicampur daging trenggiling dalam peti kemas ikan. [SEP] | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-19.json | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | [CLS] “Nama saya Octavia Yessy. Saya berasal dari Rumah Panjang Sungai Utik di Kalimantan Barat. Saya lahir dan besar di rumah betang sepanjang 216 meter yang dihuni sekitar 300 orang. Kami hidup dikelilingi hutan indah, seluas 10.000 hektar, dengan air jernih Sungai Utik yang mengalir ke dusun kami.”Yessy bertutur di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, akhir Mei lalu secara virtual. Pemilik nama asli Octavia Rungkat Tuani ini mengenakan busana adat Dayak Iban, cantik dan natural. Yessy dengan luwes memaparkan hubungan emosional warga Utik dengan hutan di sekelilingnya. Yessy terpilih berbicara di depan Menteri LHK, bagian dari 30 anak-anak pejuang lingkungan di Indonesia.“Kami lahir dan besar di hutan dan alam. Hutan dan alam memberikan kami kehidupan, dan juga memperlihatkan kami kepada dunia. Kami dibesarkan dengan budaya Dayak Iban yang hidupnya tergantung pada hutan. Orang tua kami mengajarkan babas adalah apai kami, tanah adalah inai kami, dan ae adalah darah kami. Artinya, hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, dan air adalah darah kami,” tuturnya.Hutan adalah bapak kami, yang menyediakan segalanya, ibarat supermarket. Tanah adalah ibu, melahirkan tumbuhan dan pohon yang ada di sekitar kami. Air adalah darah kami, ibarat tubuh manusia, apabila tidak mengalir kita akan mati.Baca: Pengakuan Hutan Adat Iban yang Tak Kunjung Datang Yessy berkisah, sejak kecil orangtuanya mengajak dia ke hutan untuk berladang, mencari tumbuhan-tumbuhan sebagai makanan atau dijadikan obat. “Kami juga diajari cara bertahan hidup di hutan, mencari ikan dan sayur, serta cara memasak di alam,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-19.json | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Warga Utik, kata Yessy, akan tetap meneruskan cara hidup leluhur mereka. Budaya cinta alam harus dilanjutkan ke generasi akan datang. “Sebagai anak muda, kami juga harus bisa menyesuaikan cara hidup dengan era kekinian. Kami harus belajar memanfaatkan kemajuan teknologi. Pendidikan yang baik merupakan tantangan kami, ini karena keterbatasan guru, kualitas dan alat pendukung sekolah di Sungai Utik,” lanjutnya.Saat ini, Yessy pindah ke Bogor untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Pendidikan bagi warga Utik sama pentingnya seperti menjaga hutan dan budaya. Dia bertekad akan kembali, membangun dan mengembangkan Sungai Utik. “Kami harus bisa mengejar pendidikan tanpa harus meninggalkan budaya Iban dan menjaga hutan. Kalau bukan kami, Siapa?” tuturnya.Baca: Masyarakat Adat Iban, Arif Menjaga Hutan Tapi Masih Menunggu Pengakuan Hak Tanah SK Penetapan Hutan AdatPenuturan Yessy membekas di hati Menteri Siti. Dia mengunggah penggalan percakapan tersebut di media sosialnya. Penantian warga Sungai Utik, terhadap legalitas hutan adat mereka pun berakhir manis.Negara, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya mengakui hutan adat milik masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik pada 20 Mei 2020 lalu, melalui SK Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL. 1/5/2020.Isinya, penetapan Hutan Adat Menua Sungai Utik kepada masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas 9.480 hektar. Lokasinya berada di kawasan hutan lindung [HL] seluas 3.862 hektar, di kawasan hutan produksi terbatas [HPT] seluas 5.518 hektar, dan areal penggunaan lain 100 hektar di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.Saat mengetahui SK tersebut, rumah adat yang dihuni 81 kepala keluarga itu tengah menjalani lockdown. Pandemi merupakan hal yang sangat diseriusi oleh warga. Pasalnya, mereka hidup bersama. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-19.json | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Keluar masuk warga, sangat diawasi. Mereka tak ingin terjangkit COVID-19. Padahal, jika warga ingin mengetahui informasi dari luar melalui telepon selular, mereka harus keluar dari rumah betang. Sinyal bisa dijangkau jika naik sedikit ke atas bukit. Jika mendesak, warga bisa ke kota, mereka bisa mengakses data melalui telepon pintarnya. Sama ketika Pak Igoh, membawa telepon genggam istrinya, Kristiana Banang, saat membalas pesan Mongabay Indonesia.Sebuah foto dikirimkan melalui aplikasi pesan. Isinya pernyataan Apai Janggut, orang yang dituakan di rumah betang tersebut. “Maaf pakai foto, tidak bisa kirim file,” tulis pesan tersebut. Keterangan ini hasil diskusi bersama kades, kadus, Apai Janggut, dan sesepuh masyarakat.Baca: Bagi Masyarakat Iban Sungai Utik, Hutan Adalah Ibu BersyukurWarga Sungai Utik menyambut gembira dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan SK ini. “Di hutan adat kami, tidak ada lagi hak pengguna lain, hutan produksi terbatas, atau hak pengusahaan hutan,” kata Apai Janggut. Memang, berdasarkan risalah pengolahan data penetapan hutan adat Menua Sungai Utik, kawasan hutan tersebut berada di hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan area penggunaan lain.SK tersebut sekaligus menetapkan Hutan Adat Menua Sungai Utik sebagai fungsi lindung dan fungsi produksi. Kawasan tersebut menjadi bagian revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya. Hutan tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.“Harapan masyarakat adat [setelah mengantongi SK], bisa mendapatkan kompensasi hutan adat secara langsung, seperti karbon, agar masyarakat sejahtera,” ujarnya baru-baru ini.Mereka juga berharap besar, warga Sungai Utik bisa mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri. Mereka juga menekankan, sistem pertanian masyarakat adat Sungai Utik adalah persawahan, tidak meninggalkan kearifan lokal dan dikelola secara bijaksana. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-19.json | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Saat menerima Kalpataru tahun lalu, Kepala Desa Batu Lintang, Raymundus Remang, atau akrab disapa Apai Remang, tak bisa menutupi keharuannya. “Ini penghargaan luar biasa. Kalpataru adalah sejarah dalam kehidupan suku kami, Dayak Iban,” kata Apai Remang, kepada media.Dia bilang, masyarakat Dayak Iban telah tinggal di kaki hutan, di tepi Sungai Utik sejak 130 tahun lalu. Hingga kini, mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dengan tidak mengeksploitasi hutan.Baca: Hutan Adat itu Supermarketnya Orang Iban Sungai Utik Hutan untuk kehidupanYani Saloh, adalah aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergaul dengan warga Sungai Utik. Yani tertambat hatinya pada adat dan budaya mereka. Yani pula yang mendampingi warga Sungai Utik menerima penghargaan Equator Prize 2019 dari UNDP [PBB].“Keterlibatan para pihak berperan penting dalam mengusung hak atas hutan adat Sungai Utik, dari tingkat lokal, kabupaten, hingga nasional. Ada daya ikat yang kuat dari masyarakat di bawah kepemimpinan Apai Janggut,” ujarnya.Leadership yang kuat dan komitmen masyarakat yang teguh menjaga budaya Iban, menempatkan hutan bagian dari adat, menjadikan masyarakat ini unik dan dicintai banyak pihak. “Apa yg mereka lakukan berbuah. Menjaga hutan bukan pekerjaan semalam, ada effort, konsistensi, dan kemauan kuat,” paparnya.Yani menambahkan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mereka bisa mengelola hutan untuk ketahanan pangan, sumber air bersih, dan alternatif pendapatan untuk meningkatkan kulitas hidup seperti kesehatan dan edukasi. “Alternatif income bisa dalam bentuk ekobudaya wisata yang mereka usung atau carbon conservation.”Pada 2008, Sungai Utik menjadi desa adat pertama yang meraih penghargaan Sertifikat Ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesa. Pada 2019, Sungai Utik menerima anugerah Kalpataru dari KLHK. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-042-19.json | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara | “Mendapatkan Kalpataru dan Equator Prize 2019 juga membantu mempercepat proses. Terutama kesadaran kebutuhan mendapatkan hak atas hutan adat yang mereka perjuangkan kurang lebih 40 tahun,” ujarnya.Penilaian sertifikasi hutan [ekolabel] itu menyatakan, masyarakat Sungai Utik berhasil mengelola hutan secara lestari. Semangat utama yang hendak disampaikan kepada publik nasional maupun internasional adalah di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, masih ada sebuah komunitas yang patut dijadikan teladan. “Mereka merawat hutan dan mempertahankan kearifan lokalnya,” terang Yani.Foto: Merasakan Geliat Iban di Rumah Panjang Sungai Utik Yayasan Rekam Nusantara bersama Rangkong Indonesia turut gembira dengan pengakuan hutan adat ini. “Atas nama Yayasan Rekam Nusantara bersama Rangkong Indonesia, kami ucapkan selamat. Semoga pencapaian ini bisa memberikan inspirasi serupa untuk komunitas masyarakat di sekitarnya,” ujar Yokyok Hadiprakarsa.Dia mengatakan, penetapan status kawasan hutan adat memberikan manfaat luar biasa kepada warga Sungai Utik serta perlindungan fauna dan flora yang ada. Khususnya, untuk populasi delapan jenis burung enggang [rangkong] yang hidup di dalamnya.“Harapan kami, keberadaan enggang di Hutan Adat Menua Sungai Utik dapat memberikan manfaat langsung kepada wargan. Juga, dapat dinikmati masyarakat lebih luas melalui kegiatan ekowisata pengamatan enggang yang sedang disiapkan masyarakat Sungai Utik dalam empat tahun terakhir bersama Rangkong Indonesia,” pungkasnya. SK PENETAPAN HUTAN ADAT MENUA SUNGAI UTIK – Kapuas Hulu – Kalbar [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2018-080-12.json | Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau | Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau | [CLS] Pari gergaji yang tertangkap nelayan di Tebing Tinggi Barat, Riau, Jumat (19/1/18). Foto : BPSPL Padang/ Mongabay Indonesia Satu pari gergaji atau dikenal dengan hiu gergaji (Pristis pristis) terjaring nelayan Desa Tanjung Peranap, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Jumat (19/1/18) sore. Pari dibagikan ke sejumlah warga. Kini, Balai Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Laut (BPSPL) Padang melacak siapa penyimpan muncung gergajinya.Aswandi, Kepala Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, mengatakan, lima nelayan jaring kurau ta sengaja mendapatkan pari, Jumat sore kemarin. Saat menarik jaring ternyata berat. Mereka minta pertolongan kapal lain untuk menarik jaring ke pantai.“Mereka jaring ikan kurau, itulah, ketika mereka narik, makin berat dan makin berat. Ternyata hiu gergaji. Kebetulan yang menjaring masyarakat desa saya,” katanya) saat dihubungi Mongabay, Sabtu (20/1/18) sore.Pari terjaring di selat antara Pulau Sumatera dan Pulau Tebing Tinggi, berjarak hanya setengah mil dari bibir pantai. Diduga nelayan tak tahu pari jenis ini dilindungi oleh hukum Indonesia bahkan status terancam.“Ini kejadian pertama kali. Warga gak tau bahwa ini dilindungi. Ramai-ramai ke laut karena ikan gratis. Ndak dijual itu. Habis semua. Tulangnya aja ndak ada lagi,” kata Aswandi.Windi Syahrian Djambak, Koordinator BPSPL Padang Wilayah Kerja Riau, Jambi, Sumatera Selatan mengatakan, tim tengah menyusuri kemungkinan masih ada sisa bagian tubuh pari. Bagian yang bernilai ekonomis tinggi adalah muncung gergaji yang biasa jadi koleksi.“Biasanya muncung jadi kerajinan. Ini satwa langka dilindungi. Ia diburu masyarakat terutama muncungnya,” katanya kepada Mongabay.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, setiap orang dilarang menyimpan bagian satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ancaman, hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-080-12.json | Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau | Kala Pari Gergaji Tertangkap Nelayan di Riau | “Soal tindakan atau penyidikan lebih lanjut, masih kewenangan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-red). Kita (BPSPL) lebih kepada sosialisasi dan pencegahan.” Terancam punahBerdasarkan daftar merah lembaga pemeringkat konservasi dunia (IUCN), satwa ini terancam punah atau satu tahap menuju punah di alam liar. Hal itu diakui Dharmadi dari Pusat Riset Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia-KKP.Yang tertangkap ini, katanya, pari gergaji jenis besar yakni Pristis pristis. Dari penelitian dia di Merauke, Papua, baru-baru ini, teridentifikasi tiga jenis dari spesies pari ini yakni Anoxypristis cuspidata, Pristis zijsron dan Pristis pristis (nama baru Pristis microdon).Dia bilang, pari gergaji yang tertangkap itu bukan hiu karena insang ada di bawah. Untuk penyebarannya, kata Dharmadi, hampir di seluruh perairan Indonesia.“Di Indonesia baru teridentifikasi dari penelitian di Merauke yang merupakan bagian dari kegiatan Indonesaw, baru ada tiga spesies. Diduga ada empat spesies. Itu jenis (tertangkap di Riau), yang memang sangat-sangat jarang tertangkap. Ukurannya besar. Pristis pristis yang tertangkap di Riau,” katanya.Menurut dia, sosialisasi kepada nelayan sudah dilakukan sejak November lalu. Hasilnya lumayan, beberapa nelayan mulai melepas kembali pari kalau tertangkap jaring mereka.Dharmadi berharap, ada upaya konservasi bersama hingga bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di kantong-kantong nelayan di Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-042-20.json | Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES | Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES | [CLS] Kini masa depan hiu dan ikan pari manta nampaknya terlihat semakin baik setelah CITES memutuskan untuk memberikan perlindungan ekstra lewat regulasi baru yang mereka terapkan untuk melindungi beberapa spesies hiu dan ikan pari manta dari perburuan dan perdagangan satwa. Lima spesies hiu dan dua spesies ikan pari manta kini masuk dalam daftar Appendix II di CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), yang artinya kendati jenis ikan hiu ini belum terancam punah, namun ikan hiu ini dilindungi dari perdagangan di seluruh dunia, untuk mencegah kepunahan lebih lanjut.“Hasil yang diraih dalam pertemuan kali ini akan menjadi titik balik dimana CITES menjadi sebuah bantuan yang sangat penting untuk mencegah perdagangan spesies di laut,” ungkap Glenn Sant, Kepala Program Kelautan dari TRAFFIC. “Jika usulan ini diterima di sidang umum, maka hal ini akan tercatat dalam sejarah dimana akhirnya CITES menyadari potensi kelautan dunia.”Para ahli akhirnya memang bisa sedikit bernapas lega, setelah upaya mereka selama dua dekade untuk memasukkan hiu ke dalam daftar CITES akhirnya membuahkan hasil saat ini. Apalagi jumlah ikan hiu di dunia menyusut dengan sangat cepat, akibat perdagangan sirip ikan hiu yang tidak terkontrol. Dalam sebuah studi yang dirilis baru-baru ini, setidaknya 100 juta ekor hiu dibunuh setiap tahun untuk diambil siripnya. Berbagai populasi hiu di di beberapa wilayah bahkan turun hingga 90% dalam satu dekade terakhir.Sementara ikan pari manta, bernasib sama seperti hiu. Ikan pari manta diburu untuk diambil insang mereka, yang umumnya digunakan dalam pengobatan tradisional Cina. Perburuan ikan pari manta dan hiu dinilai sangat berhaya bagi kelangsungan populasi kedua spesies ini karena keduanya berkembang biak dengan lambat, jika jumlah mereka menurun drastis, semakin sulit untuk mengembalikan jumlah mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-042-20.json | Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES | Jauhkan Kepunahan, Lima Spesies Hiu Peroleh Perlindungan Ekstra dari CITES | Kelima jenis hiu yang masuk dalam perlindungan CITES itu adalah: hammerhead shark (Sphyrna lewini), great hammerhead shark (Sphyrna mokarran), smooth hammerhead shark (Sphyrna zygaena), Oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus), ikan pari manta raksasa (Manta birostris) dan ikan pari manta terumbu (Manta alfredi).Bisa ditebak, dalam proses pengambilan keputusan untuk melarang perdagagan spesies-spesies ini tentangan datang dari dua negara yang terkenal suka mengonsumsi satwa laut berbagai jenis baik untuk sumber protein maupun pengobatan tradisional, yaitu Jepang dan Cina. Mereka berpendapat bahwa regulasi pemancingan sebaiknya ditangani oleh grup manajemen lokal, namun seperti diketahui saat ini, pengelolaan hukum di laut lepas sangat lemah dan manajemen kelautan tak mampu menangani perburuan ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | [CLS] Sungai jadi tempat menyenangkan untuk mengenal sumber masalah sampah laut dan kenekaragaman hayatinya. Dua kegiatan sederhana namun bermakna adalah belajar survei sampah dan pemantauan herpetofauna (herping) di sungai.Selama dua hari, sebanyak 15 anak muda dari Bali dan luar Bali belajar mengenali sungai, kawasan yang sering tidak dipedulikan terutama di kawasan urban atau perkotaan. Hari pertama dimulai dengan memetakan masalah sampah di Bali dan apa yang sedang dilakukan saat ini untuk mengurangi kebocorannya ke laut.Gede Hendrawan, peneliti sampah laut dan dosen Fakultas Kelautan Universitas Udayana membahas baseline data dari riset sampah Bali Partnership 2019. Sampah yang sudah ditangani hanya 48%, ini sampah yang sudah dikumpulkan dan masuk TPA. “Ini belum baik, karena TPA penuh. Jika hendak tutup TPA, ini akan jadi masalah besar di Bali. Dengan Pergub (Pengelolaan sampah dari sumber) harus dikelola di desa, walau belum cukup pendanaan,” terangnya.Hanya 4% didaur ulang, artinya dikumpulkan dan masuk bank sampah. Volume sampah harian di Bali sebesar 4.200 ton per hari, terbanyak di Kota Denpasar 19% dan Kabupaten Buleleng 14%, dua daerah dengan penduduk terpadat.Artinya ada 52% atau sekitar 2.200 ton/hari yang tidak tertangani. Dari jumlah itu, terbuang ke lingkungan 22%, dibakar 19%, dan masuk ke saluran air 11%. Ada 32 ribu ton per tahun sampah yang berpotensi masuk ke sumber air, laut dan sungai. Jika satu truk sampah isinya 4-6 ton, maka yang bocor ke lingkungan sekitar 8.000 truk.Data dasar ini jadi panduan apakah ada perubahan setelah regulasi? Apakah ada pengurangan sampah plastik? Apakah ada perbaikan untuk mencegah kebocoran? Sementara ada Rencana Aksi Nasional (RAN) mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | Karena itu Mahendra menilai pentingnya survei sampah di lingkungan secara rutin. Masalahnya, belum ada kesepakatan metodelogi di tingkat global. Eropa, Australia memiliki metode sendiri, dan Indonesia mengadopsi beberapa metode. KLHK sudah mengeluarkan metode survei terutama di pesisir. “Metode standar diperlukan untuk membandingkan hasil di sejumlah lokasi dan negara. Termasuk baku mutu,” tambahnya.baca : Riset: Jenis Sampah Di Pesisir Jadi Potret Kondisi Daratan Setelah mengetahui masalah besarnya, para peserta kegiatan River Engage menuju sungai Tukad Ayung pada 2-3 April 2022 untuk mempraktikkan survei sampah yang menggunakan transek plot dan observasi herpetofauna. Puspita Insan Kamil, salah satu National Geographic Explorer yang jadi fasilitator menyebut metode survei sampah yang dipilih sesuai prinsip citizen science yang murah dan sederhana, diadopsi dari NOAA Marine Debris Shoreline Survey Field Guide.Ia mengingatkan perbedaan survei di pantai dan sungai, karena ada perbedaan kontur dan kondisi lapangan. Puspita menekankan keamanan dan keselamatan, peralatan, kesiapan tim, dan keadaan sosial di sekitar sungai. Warga sekitar sungai bisa saja memiliki perlakuan khusus seperti jadi kawasan sakral atau terikat tradisi tertentu. Survei sampah di sungai juga harus mewaspadai dengan satwa sungai yang bisa bersembunyi di daun, pohon, dalam air, dan semak.Sebelum survei, juga harus menentukan titik survei. Ada tiga area sungai yakni zona source (hulu), transisi, dan floodplain (hilir). Survei kali ini akan dihelat di bagian hilir yang berada di tengah pemukiman kota Denpasar. Profil sungai Tukad Ayung adalah memiliki sudut kemiringan 0-2000 mdp, daerah aliran sungai (watershed) hulu luasnya sekitar 18.000 ha, zona transisi 7.500 ha, dan hilir 2.800 ha. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.